Setelah memeriksa 44 pejabat di Lamongan, kini giliran anggota DPRD diperiksa Kejaksaan Negeri setempat. Pemeriksaan ini terkait dugaan penyimpangan biaya perjalanan dinas DPRD Lamongan tahun 2012.

Wakil Komisi VII DPR Effendi Simbolon mengungkapkan, Komisi VII DPR sudah mengirim surat ke Presiden SBY mengadukan sikap Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Menteri BUMN Dahlan Iskan selaku mantan Direktur Utama PLN kembali dipanggil Komisi VII DPR terkait inefisiensi PLN Rp 37,6 triliun di 2009-2010. Namun Dahlan tak hadir lagi.

Pemeriksaan 44 pejabat di Lamongan oleh Kejaksaan Negeri terus berlanjut. Jika Jumat ada 10 pejabat di Lamongan yang diperiksa, hari ini rencananya 11 pejabat akan diperiksa kembali.

Sebanyak 44 pejabat di lingkungan Pemkab Lamongan menjalani pemeriksaan di kantor Kejari Lamongan. Pemeriksaan ini terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adanya dana kelebihan kunjungan dinas 2012 lalu.

Pembangunan gedung Kemenkum HAM menyisakan anggaran sekitar Rp 5 miliar. Kemenkum HAM pun telah mengembalikan dana sisa anggaran pembangunan itu ke kas negara

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku sudah tahu arah dari keinginan para anggota Komisi VII DPR-RI yang begitu ingin memanggil dirinya ke DPR.

Penyidik masih memerlukan keterangan sejumlah saksi.

Komisi VII DPR, Effendy Simbolon siap melanjutkan temuan inefisiensi Rp 37,6 triliun saat Dahlan Iskan menjadi Dirut PLN 2009/2010 ke KPK.

Dahlan Iskan kembali diundang oleh Komisi VII DPR. Namun sayangnya, pertemuan yang dijadwalkan Komisi VII DPR dengan Dahlan Iskan tepat pada hari ini pukul 10.00 WIB berujung kekecewaan.