Ketidakhadiran anggota dewan dalam rapat-rapatnya semakin menjadi sorotan. Fraksi PDIP mengingatkan lagi anggotanya agar melapor dan meminta izin jika tak hadir di rapat-rapat DPR.

Protes sejumlah politisi Golongan Karya (Golkar) soal daftar anggota DPR pembolos ditanggapi oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Priyo menyebut, daftar itu tidak pernah dilansir resmi oleh Sekjen DPR.

Keputusan Darmin Nasution sebagai Gubernur BI mendapat penolakan. Di rapat paripurna DPR, Darmin ditolak oleh Bambang Soesatyo, Lily Wahid, dan Syarifudin Sudding.

Daftar nama-nama anggota DPR yang sering tidak hadir alias membolos yang muncul di media diprotes sejumlah politisi Golongan Karya (Golkar). Mereka mempertanyakan, mengapa daftar itu bisa sampai ke tangan wartawan.

Sejumlah anggota DPR nyata-nyata sering bolos saat rapat paripurna. Tak hanya itu, yang lebih memalukan lagi, mereka juga terbiasa titip absen lewat ajudan.

Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang tidak terima dengan pembocoran data oleh Biro Persidangan DPR. Untuk menunjukkan kekesalannya, politisi Golkar ini mengirim surat protes dan marah kepada biro yang khusus mengurusi persidangan DPR ini.

Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan menilai ada kejanggalan dari hasil audit BPK terhadap tekornya kas pemda sebesar Rp 8,2 miliar. Pihaknya meminta inspektorat untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan Pemda DKI tahun anggaran 2009. Salah satu opini yang masuk pengecualian tersebut ditemukan adanya tekor pada kas bendahara Pemda DKI sebesar Rp 8,20 miliar.

Akhirnya DPD bisa duduk bersama dengan DPR untuk mendengarkan pidato Kenegaraan Presiden SBY pada 16 Agustus mendatang. Setelah sempat menolak, akhirnya DPR memenuhi permintaan DPD untuk rapat bersama.

BK DPR segera memintai klarifikasi anggota DPR pembolos. Anggota DPR dengan rekor membolos 100 persen, Ratu Munawaroh (FPAN) terancam diberhentikan.