Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan atas gugatan tim Prabowo-Hatta pada Kamis (21/8) besok. Kuasa hukum KPU Ali Nurdin meminta semua pihak menghormati putusan MK besok.

Selain DPKTb, tampaknya ada bukti baru yang diserahkan tim Prabowo-Hatta ke MK, yaitu Daftar Pemilih Khusus (DPK). Namun tim Prabowo enggan menyebut itu sebagai bukti baru, melainkan bagian dari kesimpulan yang diserahkan hari ini.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan bukti yang diajukan Prabowo-Hatta tidak lengkap dan ada yang ganda. Kuasa hukum Prabowo-Hatta Firman wijaya, memastikan pihaknya akan melengkapi berkas itu besok. 

MK telah selesai menggelar sidang sengketa pilpres, mulai dari pemeriksaan saksi hingga pengesahan alat bukti. Meski MK sudah mengesahkan alat bukti yang diajukan KPU, toh tetap saja tim advokasi Prabowo-Hatta menganggapnya sebagai sesuatu yang ilegal.

Tim kuasa hukum Prabowo-Hatta pada pada sidang Jumat (15/8) menghadirkan 6 saksi ahli yang sangat kompeten dibidangnya dalam perkara sengketa Pemilu Presiden 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Tim Prabowo-Hatta sempat mempertanyakan alasan KPU tidak memampang rekap suara tingkat kelurahan/desa atau D1 dalam persidangan di MK. KPU menanggapi hal itu dengan dalih efisiensi waktu.

Di antara banyak masalah yang dikritisi oleh saksi ahli yang diajukan tim Prabowo-Hatta, adalah soal tidak dipublikasikannya rekap suara tingkat kelurahan/desa atau D1. Hal itu dinilai jadi masalah pada rekap selanjutnya.

Ahli yang dihadirkan tim advokat Prabowo-Hatta, Fahrulrozi dan Iwan Sumantri, menyebutkan soal blog peretas IT KPU. Namun Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan situs KPU hanyalah penunjang saja.

Sistem keamanan berupa microtext dan hologram dalam kertas form C1 dibahas oleh Fahrurozi, ahli yang dihadirkan tim Prabowo-Hatta dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Wakil ketua KPU itu siapa?" tanya Komisioner Arief Budiman kepada saksi ahli Prabowo-Hatta. Ternyata, saksi ahli tersebut salah sebut, karena KPU tak punya jabatan Wakil Ketua.