detikNews

Wacana Pimpinan MPR Jadi 11 Dianggap Bentuk Kerakusan Parpol

Usulan jumlah pimpinan MPR jadi 11 orang dinilai merupakan keserakahan parpol demi kekuasaan.

Rabu, 24 Mei 2017 10:22 WIB

detikNews

Tolak Pimpinan Jadi 11, Ketua MPR: Jangan Bikin Kesebelasan Bola

Ketua MPR Zulkifli Hasan menolak bila kursi pimpinan MPR bertambah menjadi 11.

Rabu, 24 Mei 2017 10:18 WIB

detikNews

Pimpinan MPR Mau Ditambah Jadi 11 Orang, Bagaimana Anggarannya?

Saat jumlah pimpinan MPR ditambah jadi 11 orang, mau tak mau anggaran untuk para pimpinan itu tentu juga akan membengkak

Rabu, 24 Mei 2017 09:59 WIB

detikNews

Ada Usulan Penambahan Pimpinan MPR, Baleg: Tergantung Pemerintah

Usulan dalam revisi UU MD3 adalah penambahan jumlah pimpinan DPR menjadi 7 kursi, pimpinan MPR menjadi 11 kursi, dan pimpinan DPD menjadi 5 kursi.

Selasa, 23 Mei 2017 20:13 WIB

detikNews

JK Tak Setuju Kursi Pimpinan Parlemen Ditambah

Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak usulan agar pimpinan parlemen ditambah. Apa alasannya?

Selasa, 23 Mei 2017 19:59 WIB

detikNews

Ada Pesta Gay di Jakut, Komisi VIII Dorong RUU Anti-LGBT Dibahas

Anggota Komisi VIII mendorong wacana RUU anti-LGBT dibahas kembali menyusul adanya pesta gay 'The Wild One'.

Selasa, 23 Mei 2017 10:26 WIB

detikNews

Baleg: Ada Usulan Baru Jumlah Pimpinan MPR Jadi 11 Kursi

Diusulkan penambahan jumlah pimpinan DPR menjadi 7 kursi, pimpinan MPR menjadi 11 kursi, dan pimpinan DPD menjadi 5 kursi.

Senin, 22 Mei 2017 21:23 WIB

detikNews

Diminta Pimpinan DPR, Baleg Siap Analisis Syarat Pansus Angket KPK

Baleg siap menganalisis pembentukan Pansus hak angket KPK jika sudah mendapat instruksi dari pimpinan DPR.

Senin, 22 Mei 2017 16:56 WIB

detikNews

Baleg DPR Susun Jadwal Pembahasan RUU, Termasuk Revisi UU MD3

Anggota Baleg dari F-PKB Ibnu Multazam mengusulkan pembahasan revisi UU MD3 harus diprioritaskan oleh Baleg.

Senin, 22 Mei 2017 16:28 WIB

detikNews

Taufik Kurniawan: Pansus Angket KPK Jangan Sampai Cacat Mekanisme

Mekanisme pembentukan panitia khusus (pansus) angket pun saat ini disoroti sebab aturan di tatib DPR maupun UU MD3 dianggap multitafsir.

Jumat, 19 Mei 2017 17:31 WIB