Rapat Paripurna DPR yang berlangsung sejak sekitar pukul 11.00 WIB tadi hanya dihadiri oleh 352 anggota DPR. Namun usai diskors satu jam dari jam 12.00 WIB, jumlah anggota yang hadir melonjak.

Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko mengatakan proses revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, DPD hanya akal-akalan politik.

Lewat Revisi UU MD3, PDIP terancam tak bisa menduduki kursi Ketua DPR. Politisi PDIP memandang upaya revisi terhadap poin mengenai tata cara pemilihan Ketua DPR ini mengandung indikasi penjegalan.

Mekanisme penentuan Ketua DPR yang tercantum dalam UU MD3 bakal direvisi. Dengan demikian, posisi PDIP sebagai partai pemenang Pileg 2014 terancam tak otomatis menduduki kursi Ketua DPR.

Partai yang bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto menepis adanya pemaksaan kehendak agar kader PDIP sebagai partai pemenang Pemilu Legislatif 2014 tidak menjadi Ketua DPR.

Polemik penentuan jatah kursi pimpinan DPR yang menunggu keputusan final dalam pembahasan Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) membuat fraksi PDIP merasa dikerdilkan.

Revisi UU Nomor 27 tahun 2009 tentang Kedudukan MPR, DPR,DPD, dan DPRD dijadikan medan tempur kubu Prabowo untuk membungkam kubu Jokowi di DPR sebelum pilpres. Jika kalah voting, PDIP sebagai pemenang Pileg 2014 tak otomatis jadi ketua DPR. Seperti apa peta kekuatannya?

Revisi UU Nomor 27 tahun 2009 tentang Kedudukan MPR, DPR,DPD, dan DPRD dijadikan medan tempur kubu Prabowo untuk 'menghabisi' kubu Jokowi. 

Hari ini revisi UU tentang Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) bakal diselesaikan di paripurna DPR. PDIP dalam posisi sulit, terancam kehilangan kursi ketua DPR di periode mendatang.

Panitia Khusus Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, DPD (MD3) akan voting untuk menetapkan ketentuan pemilihan pimpinan DPR seperti yang diatur dalam UU tersebut.