Mantan Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi PKS, Agus Purnomo, mengungkapkan, adanya kesalahan koordinasi dalam penyusunan RUU Pemilu. Ada 'spesialis' lobi yang memuluskan beberapa pasal.

Partai Demokrat (PD) dinilai akan mendapat jatah sebagai Ketua DPR untuk periode 2009-2014. Jika tak ada pengawasan kepada pemerintah, wajah DPR ke depan dapat berubah menjadi tukang stempel.

Salah satu poin dalam RUU Susduk)yang akan disahkan pada 3 Agustus mendatang adalah kursi Ketua DPR menjadi milik partai pemenang pemilu. Jika itu terlaksana peluang SBY untuk mengendalikan DPR semakin terbuka.

Putusan Mahkamah Agung soal pembatalan penghitungan tahap kedua terus menjadi polemik. Untuk menuntaskannya, di usulkan kasus ini uji materiilkan ke MK sebagai sengketa kewenangan antarlembaga negara.

Pos ketua DPR dipastikan sudah menjadi milik Partai Demokrat (PD). Para kader partai binaan SBY ini mulai mengincar pos itu. Dari sekian nama yang berhasrat, Taufiq Effendi diprediksi paling kuat menduduki kursi yang akan ditinggalkan Agung Laksono ini.

Hasil lobi Panitia Khusus (Pansus) RUU Susunan dan Kedudukan DPR, DPRD dan MPR (Susduk) menyepakati pengunaan sistem proporsional. Dengan sistem ini, PD sebagai pemenang pemilu secara otomatis mendapat jatah ketua DPR.

Zaenal Ma'arif selaku pemohon putusan MA soal pembatalan penghitungan kursi tahap dua, berharap KPU dan semua pihak taat terhadap hukum. Menurutnya dengan putusan MA itu KPU tidak dapat mengajukan PK.

Tindakan MA yang telah memerintahkan KPU untuk merevisi perolehan kursi lewat putusannya merupakan tindakan yang menyalahi kewenangan. Sebab, perubahan perolehan kursi hanya dapat dilakukan lewat persidangan sengketa hasil pemilu di MK.

Mantan Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Yasonna H Laoly menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan peraturan KPU tentang penetapan caleg terpilih tahap kedua sudah tepat.

Ferry Mursyidan Baldan menilai putusan MA yang membatalkan penetapan perolehan kursi tahap dua sebagaimana diatur dalam peraturan KPU Nomor 15/2009 semakin merumitkan proses penetapan perolehan kursi parpol di DPR.