Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ani Yudhoyono resmi mendapatkan gelar kehormatan dari sub-etnis batak, Angkola. Iringan tepuk tangan dan teriakan horas! mengiringi pemberian gelar ini.

Ratusan warga Batak menari Tor-tor di Bundaran HI. Aksi ini merupakan bagian aksi penolakan pemberian gelar Batak kepada Presiden SBY. Tidak lupa, para pendemo menggunakan selendang kain ulos dan bergerak mengikuti lagu khas daerahnya.

Berbagai penolakan terjadi menyusul kabar akan diberikannya gelar Raja Batak kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Padahal, sebenarnya Presiden tidak mendapatkan gelar Raja Batak, melainkan gelar kehormatan biasa saja.

Bupati Simalungun JR Saragih menampik semua poin yang diutarakan Refly Harun dalam laporan tim investigasi terkait adanya dugaan suap di Mahkamah Konstitusi (MK). Tidak ada satu poin pun yang diakuinya terkait dengan pertemuan di Pondok Indah pada September tahun lalu.

Komisi Pemberantasan Korupsi terus bergerak mengusut dugaan suap di Mahkamah Konstitusi. Selain memanggil putri hakim konstitusi, Arsyad Sanusi, Neshawati, KPK hari juga memanggil Bupati Simalungun JR Saragih.

Selama lebih dari 6 jam, Bupati Simalungun JR Saragih dimintai keterangan oleh Majelis Kehormatan Hakim MK terkait tulisan Refly Harun di Kompas, Oktober 2010. Selain Saragih, juga ikut serta diperiksa 4 nama yang terungkap dalam temuan Tim Investigasi MK.

Mantan calon Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud ditangkap polisi karena kepemilikan 1 butir ekstasi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berkoordinasi dengan Kepolisian untuk meminta keterangan Dirwan dalam kasus mafia kasus di MK.

KPK terus bergerak menyelidiki dugaan pemerasan di MK. Selain telah memeriksa Refly Harun dan Maheswara Prabandono, KPK juga memanggil mantan calon Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud.

Hakim Konstitusi Akil Mochtar mengaku telah melaporkan lagi jarta kekayaanya pada 2007, beberapa waktu sebelum mencalonkan diri menjadi calon Gubernur Kalimantan Barat.

Selain akan berususan dengan KPK soal dugaan suap MK, Hakim Konstitusi Akil Mochtar juga harus menyelesaikan kewajibannya yang berkaitan dengan lembaga antikorupsi tersebut. Akil ternyata belum melaporkan kekayaanya sejak tahun 2002.