RUU Daerah Khusus Jakarta menjadi RUU usulan DPR telah disetujui dalam rapat paripurna. Muncul penolakan karena pemimpin Jakarta kelak akan ditunjuk Presiden.
F-PKS DPR menolak RUU Khusus Jakarta jadi usul inisiatif DPR. Salah satu alasannya yakni pasal yang mengatur gubernur-wagub diangkat dan diberhentikan presiden.