Fraksi PDIP, bersama PKB dan Hanura, melakukan walk out dari rapat paripurna pengesahan RUU perubahan terhadap UU No 27 Tahun 2009 atau UU MD3. Mereka tak terima atas perubahan tata cara pemilihan Ketua DPR.

Pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-undang atas perubahan UU MD3 di rapat paripurna DPR diwarnai aksi walk out oleh fraksi dari partai koalisi pendukung Jokowi-JK, yakni PDIP, PKB, dan Hanura.

Polemik mengenai revisi perubahan UU MD3 di mana salah satunya tentang mekanisme penentuan Ketua DPR kian memanas. Ketua Umum PAN Hatta Rajasa pun menyerahkan keputusan revisi yang masih dibahas di rapat paripurna itu kepada DPR.

Parpol koalisi pendukung Prabowo-Hatta ingin mengubah UU MD3, khususnya soal peraturan mengenai kursi Ketua DPR yang diatur dimiliki oleh parpol pemenang Pemilu. PKB membela PDIP yang seharusnya mendapatkan jatah kursi Ketua DPR.

Rapat paripurna DPR membahas revisi Undang Undang MPR, DPR, DPD, DPRD masih berlangsung alot. Hingga saat ini, belum ada putusan dan rencananya rapat dilanjutkan pasca buka puasa dan ibadah Sholat Maghrib.

Anggota Fraksi Partai Gerindra di DPR membantah melakukan konspirasi penjegalan terhadap PDIP dalam meraih kursi Ketua DPR mendatang. Saat ini UU MD3 sedang direvisi untuk mengubah tata cara pemilihan Ketua DPR.

"Perlu ditinjau kembali. BAKN justru harus diperkuat untuk meningkatkan citra parlemen. Kehadiran BAKN untuk memberi catatan kritis atas catatan BPK, dan auditor DPR," ujar Teguh.

Rapat paripurna pembahasan Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, DPD (UU MD3) berjalan alot. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat saling beradu argumen.

DPP Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Fraksinya di DPR terkait revisi mekanisme penentuan Ketua DPR yang tercantum dalam UU MD3. Bagi PD, direvisi atau tidak sama saja.

PDIP memandang upaya penjegalan terhadap untuk menduduki kursi Ketua DPR periode mendatang sebagai bentuk konspirasi.