UU Pemilu terbukti menimbulkan banyak persoalan dengan banyaknya pengajuan uji materi atas UU tersebut. Agar hal serupa tidak terulang maka UU Pemilu untuk penyelenggaraan Pemilu 2014 harus segera disusun.

Mantan Ketua Pansus RUU Pemilu Ferry Mursyidan Baldan, berharap seluruh rakyat Indonesia tidak panik menghadapi putusan MK. Pemilu putaran kedua sekalipun sudah menjadi tanggung jawab negara untuk mendanainya.

Persoalan DPT berkaitan erat dengan KTP dan NIK. Dirjen Adminduk Depdagri mengakui jika pembuatan KTP dan NIK masih ambuadul.

Fraksi Partai Golkar (FPG) sempat memberi catatan khusus atas RUU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.  Atas pertimbangan kebersamaan, FPG akhirnya menyetujui RUU tersebut.

FPAN mendukung pengesahan RUU Susunan Kedudukan (Susduk). FPAN juga mendukung adanya penguatan fungsi DPD dalam RUU tersebut.

Keputusan KPU menunda melaksanakan putusan MA tentang penetapan caleg terpilih tahap II dinilai tidak tegas. KPU seolah-olah 'menciptakan' ada kursi panas di DPR.

Sikap KPU terkait putusan Mahkamah Agung (MA) dianggap belum memberikan ketegasan hukum. Kursi pemilu legislatif masih berpotensi dianulir dan kembali menjadi bahan rebutan.

Tak semua politisi menyambut baik sikap KPU tentang putusan MA. Kebijakan KPU yang  tidak mengubah penetapan jumlah kursi tahap 2 dalam pemilu legislatif dinilai dapat menimbulkan efek buruk pada penegakan hukum di Indonesia.

Bukan hanya kalangan pegiat antikorupsi saja yang mengkritisi RUU Tipikor. Tapi hal serupa datang dari mahasiswa. Mereka menilai RUU tersebut melemahkan kerja KPK.

Bawaslu menegaskan persepsi mereka terhadap deskripsi penyumbang dana asing pada pilpres sudah benar dan sesuai dengan UU. Hal tersebut menyusul bantahan tim SBY-Boediono bahwa BTPN adalah Bank Umum Nasional bukan Bank Asing.