Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hari ini genap berusia tiga tahun. Di usianya yang tergolong masih sangat muda, Bawaslu mengeluhkan minimnya wewenang yang mereka miliki.

Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar setuju atas kenaikan PT atau ambang batas parlemen naik secara bertahap. Bila PT pemilu sebelumnya 2,5 persen, kenaikan 3 persen untuk pemilu selanjutnya dianggap wajar.

9 Parpol di DPR rsepakat menaikkan angka parliamentary threshold menjadi 3%. Tetapi mereka juga bersekongkol menggunakan ambang batas suara nasional untuk pemilihan DPRD. Kesepakatan yang merusak akal sehat.

Politisi PDIP TB Silalahi menilai kewenangan penangkapan bagi BIN di RUU Intelijen akan menimbulkan pembentukan Satgas baru di daerah yang berujung pada penambahan anggaran. Prediksi ini dibantah oleh Kepala BIN Sutanto.

Sejumlah kalangan mengkhawatirkan penggunaan RUU Intelijen untuk kepentingan politis pemerintah pada Pemilu 2014. Menanggapi hal ini, pihak istana langsung membantahnya.

Motif politis tercium dari polemik tentang RUU Intelijen. Keinginan kuat pemerintah untuk memberikan kewenangan penyadapan dan penangkapan pada BIN dianggap untuk mengamankan SBY-Boediono hingga 2014. Benarkah?

Mahalnya biaya pemilukada dan maraknya aksi kekerasan menjadi alasan untuk mengembalikan pemilihan gubernur ke DPRD Provinsi. Namun, mahalnya biaya pemilukada bisa disiasati.

Ruang kerja mewah bagi setiap anggota DPR diperkirakan menyerap dana nyaris Rp 800 juta per kamar. Pembangunan gedung baru ini dinilai sia-sia karena tidak akan mendongkrak produktivitas Dewan.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara tegas menolak keikutsertaan calon perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah. Penolakan ini akan diperjuangankan lewat pembahasan RUU Pemilukada yang akan dilakukan DPR.

Redenominasi alias penyederhanaan nilai mata uang resmi masuk UU Mata Uang. Secara hukum, BI bisa melakukan redenominasi kapan saja. Tapi sudah siapkah masyarakat RI soal redenominasi?