"Sepakbola itu kalau tidak kerjasama, kalau hanya mengandalkan satu atau dua primadona ya kayak Brasil tadi malam," kata Prabowo di rumahnya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (9/7/2014).

UU MD3 yang disahkan melalui rapat paripurna DPR semalam (9/7) telah memastikan partai pemenang Pileg 2014, yakni PDIP, tak akan otomatis menempati kursi Ketua DPR. 

Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyesalkan revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang kini menyatakan posisi Ketua DPR tak otomatis dijabat partai pemenang Pemilu.

Wakil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meyakini program kebijakan pemerintah akan mulus di DPR bila pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla terpilih sebagai presiden dan wapres 2014-2019.

PDI Perjuangan menyesalkan revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang kini menyatakan posisi Ketua DPR tak otomatis dijabat partai pemenang Pemilu. Bagi PDIP revisi tersebut mencederai demokrasi.

Wakil Ketua DPR sekaligus politikus senior PDIP Pramono Anung menegaskan kalau pengesahan revisi UU MD3 adalah keliruan dalam politik. Keputusan ini juga dinilai mengganggu kedaulatan rakyat.

Tata cara pemilihan pimpinan DPR yang baru telah disahkan lewat rapat paripurna hingga malam hari ini. Mekanisme pemilihan pimpinan DPR ini tak lagi memakai cara sebelumnya, yakni partai pemenang Pemilu otomatis berhak menduduki kursi Ketua DPR.

Pasca pengesahan revisi UU MD3, enam fraksi pengusung Prabowo-Hatta melakukan deklarasi pembentukan Koalisi Permanen. Koalisi ini menegaskan komitmen kebersamaan dalam parlemen ataupun pemerintahan.

DPR akhirnya memutuskan revisi UU MD3. Salah satu poin penting dalam revisi ini adalah perubahan pasal 84, yaitu keputusan bahwa Kursi Ketua DPR tak otomatis jadi milik partai pemenang pemilu.

Revisi UU MD3 yang memuat perubahan tata cara pemilihan Ketua DPR telah disahkan lewat rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. PDIP sebagai partai pemenang Pileg 2014 tak akan otomatis menempati kursi Ketua DPR.