Mendagri Gamawan Fauzi telah menandatangani surat usulan pelantikan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta 2012-2017. 

KPUD DKI Jakarta berharap pelantikan Jokowi-Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tidak ditunda. Bila terjadi penundaan, akan menyebabkan kekosongan kekuasaan di Jakarta.

Pelantikan Joko Widodo(Jokowi)  dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta kemungkinan akan mundur dari jadwal yang ditetapkan, Minggu 7 Oktober 2012. 

KPU DKI telah resmi menetapkan Jokowi-Ahok sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih. Namun untuk menduduki jabatan Gubernur DKI, Jokowi harus mundur terlebih dahulu dari jabatannya sebagai Wali Kota Surakarta.

Cagub DKI terpilih Joko Widodo menghadiri acara penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI di KPU DKI Jakarta terpilih hari ini. Kehadiran Jokowi tanpa hingar bingar pendukungnya.

Kursi Gubernur DKI Jakarta bagi Joko Widodo (Jokowi) sudah di depan mata. Namun pria yang biasa disapa Jokowi ini harus hati-hati. Sebab jika salah langkah, bukan tidak mungkin kursi DKI 1 bisa jatuh ke tangan Basuki alias Ahok.

Warga DKI atau warga Bodetabek yang setiap hari masuk dan keluar Jakarta pasti setuju kemacetan merupakan persoalan yang harus segera ditangani gubernur baru. Apalagi banyak rencana dan wacana yang sudah dibuat.

Anggota DPD RI asal DKI Jakrta, AM Fatwa menilai Joko Widodo (Jokowi) memiliki karakter kepemimpinan yang mirip seperti mantan gubernur DKI Jakarta era 70an, Ali Sadikin. Fatwa mengatakan keduanya sama-sama senang turun langsung ke masyarakat.

Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, Jokowi mengungguli pesaingnya, Foke. Jika hasil itu sesuai dengan rekap KPUD 2 minggu mendatang, maka ia akan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Lalu apa yang terjadi di Solo?

Pendukung Jokowi-Ahok siap lapor ke Komnas HAM jika ada larangan penggunaan baju kotak-kotak khas mereka untuk saksi di TPS. Pelarangan itu dinilai sebagai bentuk pelanggaran HAM.