Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan 65 temuan senilai Rp 154,55 miliar. Apa saja temuannya?

“Saya berharap proses segera selesai dalam waktu dekat untuk diserahkan ke KPK."

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum selesai melakukan audit investigasi tahap II kasus Hambalang. Namun BPK mengindikasikan akan ada kejutan dari hasil audit kedua nanti.

Kepala Perwakilan Provinsi Jabar BPK RI Slamet Kurniawan mengatakan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jabar Tahun Anggaran 2012 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini merupakan yang kedua kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2012 lalu.

Penyegelan 14 sumur minyak milik PetroChina International Ltd di kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi karena perizinan perlahan terkuak. Pernah ada permintaan tarif dari Pemkab tersebut.

Badan Pemeriksa Keuangan mensinyalir ada 22 perusahaan tambang beroperasi tanpa izin. Juga dilaporkan praktek obral izin oleh seorang kepala daerah yang sedang ikut Pemilu Kada.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan temuannya terkait dugaan korupsi di bidang pertambangan ke KPK. Ada 22 perusahaan yang diduga mengekploitasi tambang tanpa mengantongi surat izin.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengungkap ada biaya Rp 50 miliar untuk perawatan mekanikal dan elektrikal Gedung DPR RI. Wakil Ketua DPR Pramono Anung ternyata mengaku tidak tahu soal proyek itu.

Koalisi Untuk Akuntabilitas Keuangan Negara menduga akan terjadi penyimpangan penggunaan anggaran di DPR untuk kepentingan pemenangan parpol di Pemilu. Penggunaan anggaran harus diawasi ketat.

Mensos Salim Segaf Al Juffri ragu atas data FITRA yang menyebut Kemensos merugikan negara Rp 17,6 miliar. Alasannya hasil audit BPK untuk 2012 menyatakan yang sebaliknya.