BPK menemukan penyimpangan dana UN sekitar Rp 14 miliar, tumpang tindih anggaran sebesar Rp 62 miliar dan dana yang belum bisa dipertanggungjawabkan Rp 51 miliar di Kemendikbud.

KPK sampai saat ini masih menelaah laporan dugaan korupsi mengenai penyelenggaraan UN. Proses pengusutan tersebut akan sangat terbantu jika BPK yang baru saja merilis data mengenai korupsi UN, melaporkan ke KPK.

BPK menyimpulkan adanya potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan UN. KPK juga tengah menelaah dugaan korupsi pada proyek tersebut.

Proses lelang jabatan Dirjen Pemasyarakatan (PAS) Kemenkum HAM terus bergulir. Panitia seleksi (Pansel) telah menetapkan 10 nama yang lolos seleksi tertulis.

BPK menyatakan menemukan penyimpangan anggaran UN sekitar Rp 14 miliar dalam proses lelang pencetakan dan distribusi bahan UN 2012-2013. BPK juga menemukan bahwa pemenang lelang UN itu memang sudah diarahkan.

Pengadaan Barang dan Jasa tak lepas dari berbagai penyimpangan baik yang dilakukan oleh panitia pengadaan maupun oleh para perusahaan sebagai pihak ketiga. Apa saja modus yang biasa ditemukan dalam praktik pengadaan barang dan jasa?

Jaksa KPK menghadirkan komisaris PT Radina, Denny Pramudia Adiningrat, dalam sidang pencucian uang dengan terdakwa Ahmad Fathanah. Denny mengungkap bantuan Fathanah untuk memenangkan proyek.

Fathanah yang menggandeng pengusaha pupuk mendirikan PT Prima Karsa Sejahtera (PKS), dengan maksud untuk mendapatkan proyek di Kementan. Namun sampai akhirnya kini Fathanah mendekam di rutan KPK, perusahaan itu tak pernah sekalipun menggarap proyek.

Setelah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melaporkan M Nazaruddin soal ocehannya tentang proyek e-KTP, hari ini giliran Kemendagri yang melaporkan eks Bendahara Umum PD itu.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi akan melaporkan balik M Nazaruddin terkait tudingannya soal dugaan penggelembungan dana proyek pengadaan e-KTP hingga 45 persen.