Presiden Joko Widodo bertemu dengan Dewan Pertimbangan Presiden untuk meminta saran penyelesaian ketegangan di antara KPK dan Polri. Apa hasilnya:

Presiden Joko Widodo menghadapi tekanan cukup berat dari partai pendukungnya terkait nasib calon Kapolri Komjen Budi Gunawan. Posisi Jokowi memang dilematis di tengah dorongan pelantikan Komjen Budi dan misi besar penyelamatan KPK dan penegakan pemberantasan korupsi.

Tim independen hari ini diundang presiden Joko Widodo untuk menyampaikan hasil analisis yang telah dilakukan. Analisis yang dimaksud yaitu terkait dengan upaya-upaya yang bisa dipilih Presiden untuk menyelesaikan konflik KPK-Polri. 

Kejagung sudah membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK). Bila berhasil, Satgasus ini dinilai bisa mengambil alih tugas KPK dalam memberantas korupsi.

Presiden Jokowi membentuk Tim Independen yang berisi 9 tokoh untuk membantu menyelesaikan konflik KPK dan Polri. Tim tersebut mengusulkan agar Jokowi tak melantik Budi Gunawan jadi Kapolri.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dihadapkan pada dua sikap yang sama sekali beda terkait pelantikan Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri. Partai pendukungnya mendorong Komjen Budi dilantik namun tim independen yang dibentuknya berada di posisi sebaliknya.

Suara dukungan penyelamatan KPK terus dikumandangkan. Sekelompok advokat memprotes penangkapan wakil KPK BAmbang Widjojanto.

Mabes Polri dengan cepat mencokok BW setelah empat hari dilaporkan. Selain BW, ketua KPK Abraham Samad dan Adnan Pandu Praja, juga turut dilaporkan ke Bareskrim Polri.

Terkuak sudah munculnya nama Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri bukanlah inisiatif Presiden Jokowi. Pertanyaan besar muncul tentang siapa yang mengusulkan nama Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendukung penuh rekomendasi Tim Independen (Tim 9) kepada Presiden untuk tidak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Selain itu ICW juga meminta Presiden mendorong kepolisian agar melakukan gelar perkara kasus Bambang Widjojanto.