Menpan Azwar Abubakar mengatakan bahwa RPP SDM KPK sudah dikembalikan ke Sekretariat Negara. Selanjutnya diserahkan kepada Presiden untuk ditandatangani.

KPK memprotes staf Kemenpan yang sempat mengatakan draf revisi PP penyidik KPK sudah ditandatangani presiden, padahal kenyataannya belum. Apa tanggapan Menpan?

MenPAN Azwar Abubakar memastikan draf revisi PP No 63 tahun 2005 tentang SDM di KPK sudah di tangan presiden. Namun rupanya, ada isi draf yang masih dipersoalkan Bambang Widjojanto. Debat dadakan pun terjadi di Balai Kota.

"Sudah ada koordinasi dan komunikasi, tidak langsung ke Pak SBY tapi ke Sesneg. Pak Sudi pada akhirnya yang menyampaikan," kata Ketua KPK Abraham Samad.

Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur masa tugas penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah masuk ke Kementerian Sekretaris Negara. Tapi ada yang belum lengkap dan dikembalikan ke Kemen PAN.

Rancangan revisi PP 63/2005 soal SDM dari KPK sudah diterima oleh Sekretariat Negara. Namun dokumen itu sekarang berada di Kantor Kementerian PAN untuk perbaikan ulang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali harus berhadapan dengan masalah ditariknya penyidik mereka oleh Polri. KPK kini tinggal berharap Presiden SBY segera menandatangani PP soal pegawai. 

Pagi tadi, Menteri BUMN Dahlan Iskan absen rapat Komisi VII DPR soal inefisiensi PLN Rp 37 triliun, karena dipanggil Presiden SBY. Dahlan mengaku tidak senang bisa absen dari rapat tersebut.

Menteri BUMN Dahlan Iskan absen dari rapat dengan Komisi VII DPR karena dipanggil Presiden rapat. Hal sama terjadi dengan Menteri ESDM Jero Wacik yang sedang rapat dengan Komisi VII. Tapi Jero meminta SBY menunda rapat .

Menteri BUMN yang juga mantan Dirut PLN Dahlan Iskan 'pamit' dengan Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI Effendi Simbolon karena tidak bisa hadir dalam rapat di DPR.