Ketua KPK Abraham Samad menyatakan pihaknya tidak akan terkena imbas hukum dari terbitnya UU MD3 yang baru. Namun dia menyesalkan revisi UU tersebut karena akan melemahkan Kejaksaan dan Kepolisian.

PDI Perjuangan meyakini koalisi permanen di DPR akan bubar sehingga PDIP siap menjajaki koalisi baru. "Konstelasi politik sebentar lagi akan bubar. Ini tinggal tunggu waktu saja," urai anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, Helmy Fauzi. 

ICW dan beberapa LSM lain yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan UU MD3 akan mengajukan judicial review ke MK terhadap Undang-Undang yang baru saja disahkan sehari menjelang pemilihan presiden.

Partai-partai pendukung pasangan Pilpres 2014 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa akan menggelar mendeklarasikan koalisi permanen di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat.

UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3 sudah disetujui dalam rapat paripurna. Tapi salah satu pasalnya mengundang kritik. Tak lain karena permintaan izin dari Mahkamah Kehormatan (MK).

Politisi Partai Gerindra Martin Hutabarat yang duduk sebagai anggota Komisi III DPR menegaskan, sesungguhnya UU MD3 tak menghalangi kewenangan KPK. Dirinya bahkan menjamin kewenangan KPK akan selalu dia lindungi.

"KPK itu dibuat oleh DPR. Bagus kalau mereka koordinasi," kata Fahri kepada detikcom, Sabtu (12/7/2014).

Revisi UU MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) yang baru menuai sorotan, salah satunya terkait pasal yang 'mengistimewakan' anggota DPR dari panggilan penegak hukum. UU yang baru ini pun dinilai sebagai langkah mundur.

Ketua DPR Marzuki Alie menyebut aturan baru mengenai izin Mahkamah Kehormatan untuk memeriksa anggota DPR yang diduga melibatkan tindak pidana sudah tepat. Aturan ini klaim Marzuki untuk menjaga kehormatan DPR.

Mekanisme pemilihan ketua DPR yang paling mutakhir menetapkan cara pemilihan oleh anggota DPR, alias tak lagi otomatis partai pemenang menjadi ketua DPR. Ketua DPR Marzuki Alie bercerita, sebenarnya mekanisme yang disahkan tempo hari itu bukanlah hal baru di DPR.