Ketua DPD PD Yogyakarta, GBPH Prabukusumo, menolak wacana posisi Gubernur dipisahkan dari Sultan. Dia siap hengkang dari PD bila pemerintahan SBY memutuskan menggelar Pemilukada DIY.

Tumbangnya Orba membawa angin segar demokrasi bagi rakyat Indonesia. Pemilu pertama dengan suara rakyat selepas masa Soeharto langsung diikuti oleh 48 parpol. Keadaan tidak jauh berbeda dengan pemilu sesudahnya.

Relevansi membawa pasangan saat DPR melakukan kunjungan kerja ke Makkah dipertanyakan. Nekatnya anggota DPR melakukan kunker, apalagi dengan membawa pasangannya dinilai menunjukkan telah matinya etika politik.

Revisi RUU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelengaraan Pemilu mandeg di tengah jalan karena Panja yang mempersiapkan RUU deadlock. Hal ini disebabkan adanya tarik menarik kepentingan elit partai mengenai boleh-tidaknya anggota partai masuk menjadi anggota penyelenggara Pemilu.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan pencabutan UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama dinilai banyak memiliki kejanggalan.

Penerapan sistem pemilu proporsional daftar terbuka dimaksudkan agar anggota Dewan lebih bertanggungjawab kepada pemilihnya. Namun hasil Pemilu 2009 menunjukkan sebaliknya. Upaya mengurangi oligarki partai juga gagal total

Sekilas tidak ada yang istimewa dari rumah bercat putih di perumahan Bumi Arcawinangun Estate, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, itu. Rumah ini bertipe 45 dengan dinding yang berdempetan dengan rumah di sebelahnya.

Penyiapan RUU paket politik oleh DPR akan berlarut-larut akibat pertarungan kepentingan partai-partai. Pemerintah bisa mempercepat penyiapan RUU paket politik. Namun materinya juga diacak-acak oleh para menteri polhukam yang menyalurkan kepentingan partai masing-masing.

Ini bukan soal siapa calon presiden, apalagi soal politik dinasti kepresidenan mendatang. Ini soal bagaimana agar penyelenggaraan Pemilu 2014 berjalan lebih baik, sehingga hasilnya pun tidak dipertanyakan, baik oleh yang kalah, maupun oleh rakyat yang kecewa.

Diagnosa masalah KPU Pemilu 2009 sudah benar: proses seleksi buruk. Tapi Panja Komisi 2 DPR memberi obat berlebihan: memasukkan orang partai ke KPU. Tak hanya meriang, KPU bisa modar.