detikNews
Tim Gabungan Simpulkan Yasonna Tak Bohong soal Harun Masiku, Ini Alasannya
Tim gabungan yang mengecek data perlintasan tersangka KPK Harun Masiku tuntas bekerja.
Rabu, 19 Feb 2020 14:11 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Salah Ketik Omnibus Law, Perumus RUU Cipta Kerja Diminta Bertanggung Jawab
Emrus menegaskan para perumus harus bertanggung jawab soal salah ketik narasi pasal. Apalagi pasal itu memberikan kekuasaan hampir tanpa batas kepada Presiden.
Rabu, 19 Feb 2020 11:10 WIB
detikNews
Redam Polemik Omnibus Law, Pemerintah Diminta Terbuka Beri Penjelasan ke Publik
Pemerintah diminta lebih terbuka dalam menjelaskan isi omnibus law untuk meredam polemik di tengah masyarakat.
Selasa, 18 Feb 2020 15:13 WIB
detikNews
Jimly Asshiddiqie Akui Pihaknya Dapat Rp 50 Juta Terkait Omnibus Law
Anggota DPD Jimly Asshiddiqie mengakui pihaknya mendapatkan dana Rp 50 juta terkait omnibus law. Mantan Ketua MK itu menyatakan uang itu untuk biaya konsultasi.
Selasa, 18 Feb 2020 14:07 WIB
detikNews
Mahfud Md: Keliru dalam RUU Sudah Biasa, Nanti Diperbaiki
Dalam konteks RUU, Menko Polhukam Mahfud Md menyebut kekeliruan dalam redaksional biasa terjadi.
Selasa, 18 Feb 2020 13:25 WIB
detikNews
Gerindra Minta Kemenkum HAM Koreksi Typo 'PP Bisa Ubah UU' via Surat Resmi
"Baiknya Kemenkum HAM mengirim keterangan resmi tertulis ke DPR soal kesalahan ketik tersebut agar pasal itu langsung kita drop," kata Habiburokhman.
Selasa, 18 Feb 2020 12:45 WIB
detikNews
Demokrat soal 'PP Bisa Ubah UU': Lucu, Kok Bisa Salah Ketik
Demokrat merasa lucu karena ada pernyataan 'salah ketik' dalam Omnibus Law dari Menko Polhukam Mahfud Md dan Menkum HAM Yasonna Laoly.
Selasa, 18 Feb 2020 12:38 WIB
detikNews
Omnibus Law UU Diubah Lewat PP: dari Membela, Salah Ketik hingga Ajak Diskusi
Kemenko Perekonomian membela RUU itu. Namun, Menko Polhukam Mahfud Md dan Menkumham Yasonna Laoly menyatakan salah ketik.
Selasa, 18 Feb 2020 08:02 WIB
detikNews
Beda Internal Pemerintah Soal 'PP Bisa Ubah UU': Typo vs Direncanakan
Perbedaan sikap ditunjukkan pemerintah terkait pasal di omnibus law Cipta Kerja yang menyebut Presiden bisa mengubah UU lewat PP.
Selasa, 18 Feb 2020 07:53 WIB
detikNews
Dulu UU KPK Typo, Kini Giliran Salah Ketik Omnibus Law
UU KPK pernah mengandung salah ketik sebelum diteken oleh Presiden Jokowi. Kini, giliran omnibus law Cipta Lapangan Kerja yang salah ketik.
Selasa, 18 Feb 2020 07:46 WIB