Ketua DPR Marzuki Alie, mengaku tidak masalah terkait adanya pengajuan judicial review oleh Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Perubahan UU MD3. Judicial review diperlukan agar UU MD3 tidak melanggar konstitusi.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, siap menyambut gugatan UU MD3 yang dinilai mengistimewakan anggota DPR. Hamdan mengaku sampai saat ini belum ada yang mengajukan gugatan itu.

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical tak setuju dengan rencana revisi UU MD3. Menurut dia, UU MD3 sudah baik. Termasuk soal izin pemeriksaan bagi anggota DPR. 

"Kepentingan jangka pendeknya kental. Itu terkait Koalisi Merah Putih dan diakui oleh Prabowo bahwa ini merupakan kesolidan koalisi," kata Ketua Forum Pemerhati Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang saat dihubungi, Senin (14/7/2014).

"Pasal imunitas dan Mahkamah Kehormatan Dewan itu adalah upaya mereka untuk melindungi dirinya sendiri," kata Ketua Formappi Sebastian Salang, Senin (14/7/2014).

Undang undang MPR, DPR, DPD (MD3) menuai kontroversi dan penolakan di masyarakat. Cawapres Jusuf Kalla (JK) mengusulkan UU MD3 dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Wakil Ketua Pansus RUU perubahan UU MD3, Fahri Hamzah, menegaskan kepada detikcom soal hak imunitas itu. Politisi PKS ini menyatakan tak ada yang berubah terkait aturan hak imunitas dalam UU MD3 yang disahkan pada malam pekan lalu itu.

Hasil pemilihan presiden dan wakil presiden baru resmi diumumkan pada 22 Juli mendatang. Calon anggota legislatif terpilih juga baru akan dilantik Oktober nanti.

Revisi UU MD3 yang telah disahkan menetapkan pimpinan DPR tak lagi otomatis menjadi hak partai pemenang Pileg 2014. Wakil Ketua MPR Melani Leimena Suharli memuji keputusan ini karena dapat memberikan kesempatan yang sama bagi partai kecil untuk memimpin DPR.

Badan Kehormatan (BK) DPR diganti menjadi Mahkamah Kehormatan Dewan. Aturan mengenai Mahkamah ini diatur dalam UU UU MD3 yang baru. Bedanya dengan BK, ada unsur luar parlemen yang bisa dilibatkan oleh Mahkamah.