BPK menyatakan menemukan penyimpangan anggaran UN sekitar Rp 14 miliar dalam proses lelang pencetakan dan distribusi bahan UN 2012-2013. BPK juga menemukan bahwa pemenang lelang UN itu memang sudah diarahkan.

Selain menemukan penyimpangan dana UN sebesar Rp 14 miliar di Kemendikbud, BPK juga mengungkapkan ada Rp 51 miliar anggaran belum bisa dipertanggungjawabkan. Ada pula temuan program yang anggarannya tumpang tindih oleh APBN dan APBD.

Terdapat penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada tahun 2012 dan 2013. Penyimpangan ini berpotensi merugikan keuangan negara sekitar Rp 14 miliar rupiah.

Pengadaan Barang dan Jasa tak lepas dari berbagai penyimpangan baik yang dilakukan oleh panitia pengadaan maupun oleh para perusahaan sebagai pihak ketiga. Apa saja modus yang biasa ditemukan dalam praktik pengadaan barang dan jasa?

Pemprov Jabar siap tidak lagi melakukan transaksi tunai dalam pelaksanaan proyek atau tender pada 2014 mendatang. Hal itu untuk mencegah terjadinya korupsi uang negara.

KUAK meminta BPK memperjelas tujuan penyerahan hasil audit Hambalang, apakah perlu dikirimkan ke DPR atau tidak. Tindakan BPK yang mengirimkan laporan hasil audit tersebut ke DPR dinilai koalisi tidak tepat sasaran.

Audit BPK tahap dua soal proyek Hambalang cukup mengejutkan. Selain soal dugaan keterlibatan anggota DPR dalam memuluskan proyek, ada juga soal aliran uang dan Choel Mallarangeng disebut. 

KPK telah menerima hasil audit investigatif soal proyek Hambalang dari BPK. Mulai pekan depan, KPK akan memeriksa tersangka-tersangka kasus tersebut.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) rampung melakukan audit proyek Hambalang tahap dua. Hasil temuan cukup mencengangkan. Ada dugaan kerugian negara ratusan miliar dari proyek senilai lebih dari Rp 1 triliun itu. 

KPK akan kembali memeriksa tersangka dugaan suap proyek Hambalang, Anas Urbaningrum. Namun KPK belum tentu langsung menahan Mantan Ketua Umum Demokrat itu.