Muhammadiyah, menyatakan tidak akan menutup kemungkinan untuk melakukan uji materi (judicial review) terhadap UU yang merugikan negara. Muhammadiyah menyebut beberapa UU lain sudah dalam daftar untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Perpres untuk mengambil alih kewenangan BP Migas telah lahir menyusul dibubarkannya BP Migas oleh Mahkamah Konstitusi. Bentuk hukum lahirnya Perpres tersebut dinilai sudah sesuai.

Deputi Pengendalian Operasi BP Migas Gde Pradyana mengungkapkan jika tenaganya tidak dibutuhkan lagi maka dirinya akan kembali mengajar di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Menteri ESDM Jero Wacik mengaku keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membubarkan BP Migas bukanlah sebuah kekalahan bagi pihak pemerintah.

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) bersyukur atas dibubarkannya Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Putusan MK yang membubarkan BP Migas tidak berlaku surut. Namun ke depannya, pemerintah harus mereview semua jenis perjanjian migas dengan semua pelaku pasar sesuai amanat UUD 1945.

Pemerintah akan mengalihkan tigas BP Migas kepada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Keputusan Presiden (Keppres).

Pemerintah harus segera mengeluarkan keputusan dengan cepat pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait 'pembubaran' BP Migas.

Pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) oleh Mahkamah Konsitutusi (MK) bisa mengganggu iklim investasi migas di Indonesia.

Dengan bubarnya BP Migas, maka kewenangan Pertamina kembali besar. Karena Pertamina bisa memperoleh kewenangan yang selama ini dipegang BP Migas.