Undang undang MPR, DPR, DPD (MD3) menuai kontroversi dan penolakan di masyarakat. Cawapres Jusuf Kalla (JK) mengusulkan UU MD3 dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Wakil Ketua Pansus RUU perubahan UU MD3, Fahri Hamzah, menegaskan kepada detikcom soal hak imunitas itu. Politisi PKS ini menyatakan tak ada yang berubah terkait aturan hak imunitas dalam UU MD3 yang disahkan pada malam pekan lalu itu.

Hasil pemilihan presiden dan wakil presiden baru resmi diumumkan pada 22 Juli mendatang. Calon anggota legislatif terpilih juga baru akan dilantik Oktober nanti.

Revisi UU MD3 yang telah disahkan menetapkan pimpinan DPR tak lagi otomatis menjadi hak partai pemenang Pileg 2014. Wakil Ketua MPR Melani Leimena Suharli memuji keputusan ini karena dapat memberikan kesempatan yang sama bagi partai kecil untuk memimpin DPR.

Badan Kehormatan (BK) DPR diganti menjadi Mahkamah Kehormatan Dewan. Aturan mengenai Mahkamah ini diatur dalam UU UU MD3 yang baru. Bedanya dengan BK, ada unsur luar parlemen yang bisa dilibatkan oleh Mahkamah.

Sebelas calon hakim agung (CHA) telah melalui seleksi wawancara di Komisi Yudisial (KY). Kandidat yang lolos akan dibawa ke DPR untuk persetujuan, dan KY berharap tak ada yang digugurkan oleh para wakil rakyat itu.

Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menjamin hak kekebalan hukum (imunitas) yang dimiliki anggota DPR. Bagaimana kekebalan hukum anggota DPR diatur dalam UU yang belum lama disahkan DPR itu.

Ketua KPK Abraham Samad menyatakan pihaknya tidak akan terkena imbas hukum dari terbitnya UU MD3 yang baru. Namun dia menyesalkan revisi UU tersebut karena akan melemahkan Kejaksaan dan Kepolisian.

PDI Perjuangan meyakini koalisi permanen di DPR akan bubar sehingga PDIP siap menjajaki koalisi baru. "Konstelasi politik sebentar lagi akan bubar. Ini tinggal tunggu waktu saja," urai anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, Helmy Fauzi. 

ICW dan beberapa LSM lain yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan UU MD3 akan mengajukan judicial review ke MK terhadap Undang-Undang yang baru saja disahkan sehari menjelang pemilihan presiden.