Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode mendatang diharapkan tidak hanya mengerti soal hukum. Pimpinan lembaga anti korupsi yang menjadi harapan rakyat Indonesia itu harus juga pintar IT.

Pendaftaran calon pimpinan KPK sudah dibuka. Namun beberapa tokoh berkualitas enggan mendaftar. Hal ini karena mereka menilai DPR pasti tidak akan meloloskan.

Pendaftaran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan ditutup pada 20 Juni mendatang. Hingga saat ini, dari 40 pendaftar, baru 20 orang yang dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Pansel KPK membuka peluang Busyro Muqoddas kembali memimpin KPK. Busyro bisa melewati tahap seleksi di Pansel jika ada fatwa dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Sudah lebih dari sepekan pendaftaraan calon pimpinan KPK dibuka untuk umum. Namun hingga saat baru 11 dari 30 orang pendaftar yang dinyatakan lolos persyaratan administrasi.

Hingga hari ini, baru 9 orang pendaftar calon pimpinan KPK yang dianggap memenuhi pesyaratan secara administratif. Meski demikian, pansel yakin pendaftar akan ramai di hari-hari terakhir penutupan masa pendaftaran.

Komisi III DPR membuka peluang Ketua KPK Busyro Muqoddas untuk kembali memimpin KPK. Panitia seleksi (pansel) pimpinan KPK akan mengusulkan Busyro tak perlu mengikuti tahap awal seleksi pimpinan KPK.

Pendaftar terakhir calon pimpinan KPK di hari kedua ini cukup mengundang perhatian. Pendaftar atas nama Hasnaeni SE ini mengaku sebagai pengusaha dan politisi PD yang sempat menjadi pesinetron dan bendahara umum di Partai Hanura.

Hari ini merupakan hari kedua Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pendaftaran pimpinan KPK. Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM mengimbau, yang tak berani dan tidak jujur sebaiknya tidak mendaftar.

Panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dibuka. Namun berapa kursi yang nantinya dipilih oleh pansel ditentukan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait masa jabatan pimpinan KPK Busyro Muqqodas.