Presiden Joko Widodo pada Senin (3/11) besok akan meluncurkan program Kartu Indonesia Sehat (KIS). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pun melakukan persiapan terkait peluncuran program unggulan pemerintah tersebut.

Bagi rakyat yang tidak mampu membayar iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk 86,4 juta warga miskin yang nantinya terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI). Namun, belum semua terjangkau.

Sebagai dokter sekaligus Bupati Kulon Progo, dr Hasto Wardoyo, SpOG(K) prihatin dengan masyarakatnya yang rata-rata masih berada di bawah garis kemiskinan, namun konsumsi rokoknya justru sangat besar.

Joko Widodo dan Jusuf Kalla resmi menduduki kursi Presiden dan Wapres RI untuk periode 2014-2019. Dengan pemimpin baru ini, masalah-masalah yang masih tersisa di negeri ini diharapkan bisa diatasi. Salah satunya adalah masalah kekosongan tenaga kesehatan di daerah, utamanya di pelosok dan daerah perbatasan.

Perayaan Thanksgiving mungkin berasal dari tradisi Kristen atau Katolik. Namun hal ini tak menghalangi sebuah organisasi amal muslim di Kanada untuk membagi-bagikan makanan halal gratis di hari istimewa itu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Jokowi meneruskan program BPJS. Program tersebut dianggap paling tepat bagi warga.

Hari-hari ini muncul wacana untuk kembali ke UUD 1945 Sebelum Perubahan. Bila kita kembali ke UUD 1945 yang ditetapkan 18 Agustus 1945 tersebut, kita tidak hanya secara otomatis membubarkan MK, tetapi juga mencabut daulat rakyat untuk Pilpres langsung.

Pemkot menertibkan warga luar Surabaya yang mendapat layanan kesehatan. Sebab melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah lebih memprioritaskan penduduk Surabaya yang kurang mampu.

Dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur, yang baru memberlakukan BPJS Kesehatan untuk warga miskin ada 2 daerah. Daerah tersebut adalah Kabupaten Pacitan dan Kota Blitar.

Sejumlah jamaah haji Indonesia yang berangkat denga visa dari negara lain sempat bermasalah di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin prihatin melihat modus-modus pemberangkatan jamaah haji non kuota tersebut.