Peran media sosial dalam perkembangan demokrasi di Indonesia tak bisa dipungkiri. Sejumlah kebijakan politik tak jarang lahir akibat desakan dari jejaring media sosial. Hal ini juga dibuktikan bahwa jumlah perbincangan bertema politik oleh aktivis media sosial semakin meningkat, khususnya menjelang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 lalu.
MUI diminta mengeluarkan fatwa perlindungan anak sejak kasus Angeline ramai di masyarakat. MUI pernah mengeluarkan pernyataan tidak boleh ada kekerasan anak.
Sebulat telur, begitulah tekad 4 fraksi DPRD DKI Jakarta yang kompak menolak hadir dalam paripurna HMP untuk Ahok. Pentolan 4 fraksi menolak lobi kubu Lulung Cs dan punya alasannya, terangkum dalam 4 kisah ini:
Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jhony Simanjuntak menegaskan fraksinya menolak usulan HMP terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. PDIP mendukung Ahok menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur bersama Wagub Djarot Saiful Hidayat.
Ahok digoyang Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang didukung mayoritas fraksi DPRD DKI Jakarta. Namun, Ahok tetap tenang menjalani nasib sesuai garis tangannya, seperti 4 reaksi Ahok ini:
Langkah DPRD DKI menggulirkan HMP terhadap Gubernur DKI Jakarta Ahok cukup terjal. Meski Partai Gerindra, Golkar, PPP dan PKS sudah bulat mendukung HMP, namun jumlah suaranya belum mencapai kuorum apabila PDIP enggan balik badan dari Ahok.
DPRD DKI masih berupaya mencari dukungan sejumlah fraksi untuk membulatkan suara mendukung HMP terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok). Salah satu partai yang diincar untuk adalah Fraksi PDIP sebagai pemilik kursi terbanyak.
Sejumlah fraksi DPRD DKI setuju menggulirkan HMP terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok). Perseteruan dewan dengan Balai Kota kembali memanas yang dikhawatirkan mengganggu kinerja Ahok membenahi Ibu Kota.