UU MD3 diprotes sejumlah pihak. Tak terkecuali datang dari purnawirawan jenderal polisi Irjen (Purn) Sisnon Adiwinoto. Menurut dia, UU MD3 di dalam pasalnya memberi perlindungan bagi anggota DPR.

Wasekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan menolak kemungkinan parpolnya merapat ke Jokowi-JK. Ruhut mengkritik sikap Ramadhan.

Elite PDIP serta Jokowi dan Jusuf Kalla menyebut akan ada beberapa partai yang bergabung dengan kubu Jokowi-JK.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengomentari UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang telah direvisi para anggota dewan. Menurut Agung, UU MD3 itu mengandung diskriminasi di ranah hukum.

Hasil revisi UU MD3 yang diketok DPR dinilai terlalu mengistimewakan anggota DPR dan sangat melindungi anggota DPR yang terjerat kasus hukum. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan UU MD3, petisi online yang digagas Melany Tedja di change.org hingga DPD sepakat akan mengajukan uji materi pada UU MD3 itu. Bila Anda setuju dengan Koalisi Masyarakat Sipil, Melany Tedja dan DPD, pilih Pro!

DPD RI akan mengajukan judicial review terhadap perubahan UU MD3 ke Mahkamah Konsititusi. Langkah ini diambil karena isi UU MD3 dinilai belum sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945 dan putusan MK nomor 92/PUU-X/2012.

Mantan Ketua DPR RI periode 2004-2009 tak setuju dengan adanya pasal ini. Menurut dia sudah seharusnya anggota dewan yang bersalah langsung dimejahijaukan.

Ketua DPD Irman Gusman menyebut kalau revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) tidak sesuai dengan kewenangan lembaganya.

Ketua DPR Marzuki Alie, mengaku tidak masalah terkait adanya pengajuan judicial review oleh Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Perubahan UU MD3. Judicial review diperlukan agar UU MD3 tidak melanggar konstitusi.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, siap menyambut gugatan UU MD3 yang dinilai mengistimewakan anggota DPR. Hamdan mengaku sampai saat ini belum ada yang mengajukan gugatan itu.