Pemerintah bersama DPR menyepakati RUU Parpol diteruskan ke paripurna DPR. Poin terakhir yang disepakati adalah syarat pembentukan parpol maksimal harus 2,5 tahun sebelum pemilu.

Pemerintah mengajukan pilihan agar semua gubernur dipilih oleh DPRD dalam revisi RUU Pemilukada. Jika hal ini disetujui DPR, Partai Demokrat akan menjadi partai terbanyak yang memiliki kader gubernur dan terus menguat menuju pemilu 2014.

Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan rapat dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi terkait RUU Parpol. DPR akan menyampaikan pandangan akhir terkait RUU parpol yang tengah direvisi.

Anggota DPR asal Partai Demokrat (PD), Angelina Sondakh ditunjuk menggantikan GBPH Prabukusumo sebagai Ketua DPD PD DI Yogyakarta. Pergantian ketua ini diyakini tidak akan berpengaruh pada pemilih PD di Yogyakarta pada Pemilu 2014 nanti.

"Kemungkinan pindah haluan itu urusan private Beliau, kami tentu tidak bisa intervensi atau mengarah-arahkan," Wasekjen PD, Ramadhan Pohan.

"Ini memang lebih murah secara operasional, tapi mahal risiko politik jika parlemen tidak berubah," kata pengamat politik UGM, Arie Sudjito, mengenai opsi gubernur DIY dipilih oleh DPRD.

PDI Perjuangan melihat ada kepentingan pragmatis di balik wacana pemilihan gubernur kembali oleh DPRD dalam RUU Pilkada. Partai oposisi ini melihat adanya politik aji mumpung yang dilakukan parpol yang kadernya banyak duduk di DPRD provinsi.

RUU Pemilukada segera diserahkan pemerintah ke DPR. Mayoritas anggota Komisi II berpendapat, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota agar dilaksanakan secara langsung.

Kemendagri saat ini sedang membahas draf RUU Pilkada. Dalam draf tersebut pemerintah membuka kemungkinan bila gubernur akan dipilih oleh DPRD, tidak dipilih langsung oleh rakyat. Maksud dari pemerintah pun dipertanyakan.

Kemendagri saat ini sedang menggodok draf RUU Pemilu Kepala Daerah. Dalam draf ini, penentuan tata cara pemilihan gubernur saat ini masih alot dibahas.