Mahkamah Partai Golkar menolak intervensi Wantim Golkar yang dipimpin Akbar Tandjung yang meminta munas ulang. Akbar pun mengingatkan bahwa usul Munas bersama sebagai solusi konflik Golkar juga pernah muncul di Mahkamah Partai.

12 Orang Anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar mengirim surat intervensi di tengah persidangan Mahkamah Partai Golkar. Intervensi untuk digelarnya Munas bersama tersebut ditolak oleh Ketua Mahkamah Partai, Prof Muladi.

Sebanyak 12 orang anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar mengirimkan surat berupa 'permohonan intervensi' kepada Mahkamah Partai Golkar yang akan membacakan putusan pada hari ini.

Dua kubu Golkar yaitu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie memutuskan untuk menempuh jalur persidangan. Namun, Ketua Dewan Pertimbangan Golkar versi Munas Bali, Akbar Tandjung tetap mengusulkan diadakannya Munas Islah partai Golkar.

Partai Golkar seolah memang tak bisa terpisahkan dari pemerintahan. Saat polemik tak berujung Golkar pun kembali mengadu kepada pemerintah.

Ketua Umum Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical) yang selama ini membela bendera KMP pada Rabu (21/1) kemarin menyambangi Istana Kepresidenan. Apakah Ical yang kepengurusannya belum juga disahkan pemerintah mencoba membuat deal dengan Istana?

Ketika Presiden Joko Widodo akhirnya menunda pelantikan Komjen Budi karena berstatus tersangka dugaan rekening gendut, Ketua Wantim Golkar Akbar Tandjung menghormati keputusan tersebut.

Kedua kubu yang berseteru di internal Partai Golkar, yakni kubu Munas Bali dan kubu Munas Jakarta,‎ merencanakan merger alias penggabungan struktur kepengurusan. Namun kubu Munas Jakarta ngotot posisi Ketua Umum harus tetap dijabat Agung Laksono.

Upaya perundingan islah Golkar selalu berakhir dengan kegagalan. Kini masih ada 3 jalan yang tersisa, kalau memang kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono mau bersatu.

Perundingan islah Golkar mentok di masalah penyatuan kepengurusan. Masalah utamanya adalah soal kursi ketua umum.