Tersangka kasus dugaan mark-up pengadaan bus TransJakarta tahun anggaran 2013, Udar Pristono mengajukan gugatan praperadilan. Kejaksaan Agung (Kejagung) pun sudah menyiapkan tim hukum untuk menghadapi gugatan itu.

Tersangka kasus dugaan mark-up pengadaan bus TransJakarta Udar Pristono‎ mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Udar tetap merasa tak bersalah dan mempermasalahkan penahanannya.

Direktur Operasi Mapna Indonesia M Bahalwan mengajukan praperadilan atas penahanannya oleh penyidik Kejagung. Hakim pun menolak permohonan itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Sidang praperadilan M Bahalwan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Sidang berlangsung maraton dengan agenda jawaban dari termohon serta tanggapan dari pemohon, pemeriksaan ahli dan fakta, hingga kesimpulan.

Laicha Marzuki yang hadir sebagai ahli menyatakan bahwa izin bioremediasi pada CPI tetap berlaku dan sah dalam masa perpanjangan izin ketika pihak pemberi izin tidak melakukan teguran dan larangan.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Kejaksaan Agung atas kasus dugaan korupsi divestasi saham PT KPC dengan tersangka Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak digugat. Kejaksaan Agung siap ikuti proses hukum.

"Permohonan pra peradilan kasus SP3 Awang Faruk termohonnya Kejaksaan Agung," kata Panitera Pengadilan Jakarta Selatan, Masnur Zen.

Saksi ahli yang dihadirkan jaksa tidak memiliki sertifikat tingkat nasional namun mengklaim memiliki sertifikat tingkat internasional.

Tim pengacara Raffi Ahmad sempat meminta kasus narkaoba yang menjerat kliennya dihentikan. Mereka menilai tak ada bukti kuat agar Raffi Ahmad segera disidang. Namun, kuasa hukum BNN Dwi Heri menegaskan hal itu tidak akan terjadi.

Kejaksaan Agung akan segera melimpahkan kasus dugaan korupsi bioremediasi oleh PT. Chevron Pacific Indonesia ke pengadilan. Namun di sisi lain, Kejagung dinilai tidak bisa melanjutkan kasus ini sebab tidak ada dasar hukum yang jelas.