Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat ini mengusung tiga nama sebagai bakal capres. Usai Pileg 2014 nanti, akan dipilih seorang capres dari tiga nama tersebut.

PKS memainkan politik tiga capres untuk menghadapi Pemilu 2014. Ketiga capres ini tak diniatkan untuk mengalahkan Jokowi yang di berbagai survei ditempatkan sebagai capres paling potensial.

Komisi I DPR RI memutuskan untuk memberhentikan Dewan Pengawas (Dewas) TVRI. DPR akan segera bersurat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait pemberhentian tersebut.

"Pertanyaan mendasar yang harus dijelaskan MK, kenapa keputusan baru dibacakan sekarang? Padahal Maret 2013 sudah ada keputusan majelis panel hakim."

Keputusan MK terkait uji materi UU Pilpres mengabulkan Pileg dan Pilpres serentak dilaksanakan pada 2019, bukan 2014. PKS berpandangan putusan itu aneh, karena seharusnya keputusan itu untuk Pemilu 2014.

Uji materi UU Pilpres sedang diproses di MK. Muncul kekhawatiran jika upaya hukum itu dikabulkan maka akan terjadi kegaduhan politik. Namun PKS tak khawatir.

PKS tak goyah meski diterjang badai pemberitaan buruk terkait kasus Luthfi Hasan Ishaaq. PKS tetap optimistis bisa meraih posisi 3 besar di Pemilu 2014.

Komisi I DPR yang membidangi hubungan luar negeri protes tak dilibatkan pemerintah dalam kunjungan MSG ini.

Perdana Menteri Tony Abbott menggambarkan kebijakan perlindungan perbatasan Australia sebagai kebijakan "perang terhadap penyelundup manusia". Hal ini disampaikan di tengah gencarnya kritikan atas sikap tertutup pemerintah atas tindakan kapal patroli Australia yang menghalau kapal pencari suaka ke perairan Indonesia.

Di tengah dorongan pencapresan dari internal PKS, Presiden PKS Anis Matta muncul bersama istri keduanya yang berdarah Hungaria. Menurut elite PKS, Anis Matta ingin mencoba terbuka.