"Dia itu sudah dipermalukan, sebetulnya tidak perlu pidana mati karena kerugiannya sifatnya materiil. Dalam UU ada hukuman diwajibkan mengambalikan uang pengganti," kata Komariah.

Wagub DKI Basuki T Purnama (Ahok) tetap pada prinsipnya untuk membenahi Tanah Abang dari PKL yang membandel. Ancaman penjara pernah diutarakan Ahok. Menurutnya konsep kejar-kejaran ala Tom and Jerry adalah jurus jitu mengusir PKL yang bandel. Menurut Ahok, aksi menertibkan PKL yang melanggar lalu lintas ini tidak melanggar HAM. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!

Basuki T Purnama (ahok) tetap pada prinsipnya untuk membenahi Tanah Abang dari PKL yang membandel. Ancaman penjara pernah diutarakan Ahok. Ada indikasi pelanggaran HAM?

Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Antonius Budi Antono dilaporkan ke KY karena diduga melanggar kode etik. Antonius dilaporkan terdakwa kasus bioremediasi Chevron Bahctiar Abdul Fatah.

"Kebenaran bukan untuk semua orang, tapi hanya untuk mereka yang mencarinya." Ayn Rand (1905-1982), penulis kelahiran Rusia, Martin Luther King, Jr.

Majelis Umum PBB telah mengeluarkan resolusi yang menyatakan larangan terhadap female genital mutilation atau sunat perempuan. Tapi nyatanya praktik ini masih banyak terjadi di Indonesia. Padahal sunat perempuan merupakan salah satu tindakan pelanggaran HAM.

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Syaifuddin menyatakan Polwan harus diberi kebebasan mengenakan jilbab. Pengekangan terhadap hal tersebut adalah suatu pelanggaran HAM.

Langkah Kejagung melimpahkan berkas General Manager Sumatera Light South (SLS) PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), Bachtiar Abdul Fatah ke pengadilan dinilai mengebiri HAM. Hal ini juga dinilai bentuk mengkriminalisasikan kontrak perdata yang lazim dalam dunia bisnis.

Menjadi pemimpin di Jakarta ini memang serba dilematis. Bertindak sedikit keras saja untuk kepentingan umum sudah dianggap melanggar HAM.

Ada pihak-pihak yang diduga menggerakkan warga untuk menolak relokasi dari Waduk Pluit. Wagub DKI Basuki T Purnama bahkan menyebutkan 2 pengusaha properti yang menyewakan dan mendirikan bangunan tanpa IMB. Apa tanggapan Komnas HAM?