DPR telah menyetujui dana talangan Rp 781,7 miliar untuk korban lumpur Lapindo di Sidoarjo (Jawa Timur). Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan instruksi khusus.

Rapat Komisi XI DPR dengan Menkeu malam ini membuahkan persetujuan, yaitu talangan dana Rp 781,7 miliar untuk korban lumpur Lapindo Brantas.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro melaporkan rencana pemberian talangan korban lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Anggaran yang dibutuhkan adalah Rp 781 miliar.

Pemerintah akan membayar kekurangan ganti rugi lumpur Lapindo Rp 781 miliar pada akhir Maret 2015, berikut tahapannya.

Kawasan semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, akan dijadikan pusat edukasi, seperti geopark, bak Yellowstone National Park di AS.

Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan pemerintah jelang pembayaran dana talangan, antara lain memanggil pihak PT Minarak Lapindo Jaya.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendatangi tanggul penahan lumpur Lapindo di titik 73 di Desa Kedungbendo, Tanggulangin, Sidoarjo. Anggota DPD RI berharap anggota dewan tidak mempersulit proses ganti rugi.

Sebanyak 74 warga korban lumpur Lapindo yang berada diareal peta terdampak asal desa Gempolsari RT 10 dan RT 9/RW 2, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo dievakuasi ke kantor balai desa. Evakuasi disebabkan rumah warga terancam terendam air lumpur Lapindo.

Anggaran untuk korban semburan lumpur Lapindo sudah disiapkan melalui pos APBN Tahun 2015. Namun, belum bisa dikucurkan, karena tinggal menunggu Keputusan Presiden (Keppres).

Pihak PT Minarak Lapindo Jaya menyatakan keluarga Bakrie tak bisa membayar ganti rugi lahan warga karena kondisi keuangan yang menipis. JK tak mau tahu dengan masalah itu.