Meski dikritik banyak pihak, Presiden Jokowi akhirnya melantik politikus NasDem M Prasetyo menjadi Jaksa Agung. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi punya pendapat soal ini.

Internal Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menolak kesepakatan damai dengan Koalisi Merah Putih (KMP) soal kursi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan lain. NasDem dan Hanura menolak revisi UU MD3 yang mengiringi deal damai kedua kubu.

Meski tak dihadiri anggota fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), beberapa komisi di DPR seminggu ini tetap bekerja dengan menggelar rapat-rapat ‎dan seolah tak hirau dengan konflik internal yang ada.

Pimpinan DPR mulai membuka jalan tengah atas konflik dua kubu di parlemen antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan ‎Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan beberapa opsi. Di antaranya, penambahan tiga komisi baru dan penambahan satu kursi wakil ketua di semua komisi.

Wakil ketua DPR Fahri Hamzah menyarankan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mendaftarkan nama-nama anggota komisi untuk menyelesaikan konflik di DPR. KIH melihat saran ini sebagai jebakan.

Konflik di parlemen membuat anggota DPR gerah. Politikus Demokrat Ruhut Sitompul, ‎berharap ada jalan keluar atas konflik dua kubu di parlemen. Ia malu jika konflik ini terus berlanjut.

Semangat persaingan Pilpres rupanya terus berimbas hingga ke parlemen. Alhasil aksi sapu bersih pimpinan DPR hingga pimpinan komisi dilakukan kubu Koalisi Merah Putih (KMP). 

DPR terbelah. Setelah kubu koalisi merah putih (KMP) menyapu bersih alat kelengkapan dewan yang antara lain pimpinan komisi di DPR, lahirlah pimpinan DPR tandingan.

Sidang paripurna DPR yang membahas alat kelengkapan dewan berujung ricuh karena dua kubu di PPP saling protes. Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar yang berada di kubu Romahurmuziy menuding pimpinan DPR berpihak ke salah satu kubu.

Puncak konflik di tubuh PPP sepertinya semakin memanas. Meski islah terus dilakukan namun perpecahan terus terjadi. Konflik yang selalu mendera partai itu sebab perbedaan kepentingan dan orientasi politik anggotanya.