Meski berstatus buron, Joko S Tjandra tetap mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas kasusnya kepada MA. ICW berharap pengadilan menolak segala permohonan PK tersebut.

Terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali Joko S Tjandra senilai Rp 546 miliar kembali mangkir dari panggilan Kejari Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya, Joko beralasan tidak dapat hadir karena masih terguncang atas putusan MA

Anggota Wantimpres Adnan Buyung Nasution mencurigai adanya permainan terkait lolosnya terpidana korupsi pencairan hak tagih (cessie) Bank Bali Joko S Tjandra ke luar negari.

Kejagung menolak pengajuan penundaan eksekusi Joko S Tjandra. Permintaan Joko agar eksekusi diundur hingga 18 Juli dinilai terlalu lama.

Kejaksaan Agung mempertanyakan rencana PK yang akan diajukan terpidana kasus Bank Bali Joko S Tjandra. Pihak Kejagung menilai, PK yang akan diajukan itu bertentangan dengan Undang-undang.

Terpidana perkara korupsi pencairan hak tagih Bank Bali yang merugikan negara Rp 546 miliar Joko S Tjandra akan mengajukan PK. Pengajaun tersebut atas putusan PK Kejaksaan yang dikabulkan MA tanggal 17 Juni.

Joko S Tjandra kabur dari Indonesia ke Papua Nugini (PNG) pada 10 Juni 2009 malam. Diduga isi vonis 2 tahun bocor, sehingga Joko lebih dahulu kabur. Tapi MA membantahnya.

Kejagung melakukan penjajakan terhadap Bank Permata untuk menyita barang bukti kasus hak tagih (cessie) Bank Bali sebesar Rp 546 miliar. Jika bank tersebut menolak, Kejagung akan mengambil tindakan hukum.

Joko Soegiarto Tjandra, terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali telah mangkir dari panggilan Kejaksaan, Selasa (16/6/2009) kemarin. Sejatinya, mantan Dirut PT Era Giat Prima (EGP) itu akan dieksekusi ke LP Cipinang.

Barang bukti kasus hak tagih (cessie) Bank Bali sebesar Rp 546 miliar akan dirampas untuk negara. Joko Soegiarto Tjandra selaku terpidana dalam skandal tersebut tidak mau ambil pusing.