Jaksa Agung Basrief Arief mengaku keberatan dengan hadirnya pasal di UU MD3 yang sedikit merepotkan Jaksa dalam mengurus perkara hukum anggota dewan. Basrief mengatakan pihaknya sudah membahas UU tersebut.

Partai-partai pengusung Jokowi-JK di parlemen memiliki kekuatan lebih kecil dibanding partai pengusung Prabowo-Hatta. Tetapi hal ini tidak menjadi suatu kekhawatiran.

Kewenangan DPR membuat peraturan perundang-undangan terkadang dimanfaatkan untuk maksud tertentu yang hanya menguntungkan segelintir kalangan. Hal ini biasa disebut dengan istilah politik legislasi.

KPK melakukan pertemuan dengan DPD untuk membahas UU nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang dinilai hanya mementingkan kepetingan para anggota dewan. 

KPK berkali-kali menolak revisi UU nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Pimpinan KPK Busyro Muqqodas berpendapat isi revisi UU MD3 menampakkan perlindungan kepentingan internal anggota dewan.

Ketua DPD Irman Gusman mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan mantan peserta konvensi Partai Demokrat itu untuk membahas mengenai UU nomor 27 tahun 2009 tentang MD3.

Capres Prabowo Subianto menolak pelaksanaan Pilpres 2014 lantaran, menurut Prabowo, banyak kecurangan yang terjadi di Pilpres. Tim Prabowo-Hatta Rajasa akan menempuh upaya untuk memperjuangkan aspirasinya, salah satunya dengan mendayagunakan kekuatan parlemen.

UU MD3 diprotes sejumlah pihak. Tak terkecuali datang dari purnawirawan jenderal polisi Irjen (Purn) Sisnon Adiwinoto. Menurut dia, UU MD3 di dalam pasalnya memberi perlindungan bagi anggota DPR.

Wasekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan menolak kemungkinan parpolnya merapat ke Jokowi-JK. Ruhut mengkritik sikap Ramadhan.

Elite PDIP serta Jokowi dan Jusuf Kalla menyebut akan ada beberapa partai yang bergabung dengan kubu Jokowi-JK.