Alumi Jabar menolak penghapusan UU penodaan agama. Mereka pun menunjuk Tim Pengacara Muslim (TPM) pusat untuk menempuh jalur hukum untuk menghadapi upaya penghapusan UU tersebut.

Budaya meminta uang kepada terdakwa di Kejaksaan Agung sepertinya sudah berlangsung sejak lama. Kejadian ini bahkan pernah dialami oleh Arswendo Atmowiloto.

Nasib sial pernah dialami oleh Arswendo Atmowiloto terkait penodaan agama. Arswendo harus merasakan dinginnya tembok penjara selama 5 tahun.

Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) menilai UU No 1/1965 telah melanggar kebebasan dalam beragama. Negara tidak berhak untuk mengatur seseorang dalam memilih agama.

Ratusan massa Forum Betawi Rempug (FBR) dan Gerakan Reformis Islam (Garis) mendemo Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menuntut MK menolak uji materi UU tentang penodaan agama.

Puluhan mahasiswa mendatangi kantor Kementerian Agama DIY. Mereka menolak perubahan atau pencabutan UU No. 1/PNPS/1965 jo. UU No 5/1969 tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama.

Status Ketua MPP PPP Bachtiar Chamsyah sebagai tersangka kasus korupsi impor sapi dan mesin jahit mendapat perhatian penuh DPP PPP.  PPP membahas kasus Bachtiar dalam rapat harian DPP.

Tim Pembela Muslim (TPM) menilai PBHI dan sejumlah LSM telah melakukan tindakan 'anarkis' terkait pengajuan UU 5/1969 tentang Pencegahan Penodaan/penistaan Agama. Argumentasi soal kerugian kontitusional pemohon dianggap terlalu dipaksakan.

Kerugian konstitusional atas berlakunya UU 5/1969 tentang Pencegahan Penodaan/penistaan Agama pemohon dipertanyakan berbagai pihak. Pemohon diminta menjelaskan alasannya mengajukan uji materi UU tersebut.

Banyaknya aliran kepercayaan dan aliran sempalan keagamaan  dinilai meresahkan agama yang telah diakui di Indonesia. Kepada aliran dan kepercayaan tersebut, Menkum HAM Patrialis Akbar meminta mereka untuk membentuk organisasi kemasyarakatan.