Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) adalah perjanjian internasional di mana negara yang berpartisipasi terikat komitmen untuk membatasi ketat penjualan tembakau. Hampir seluruh negara dunia telah meratifikasinya, kecuali Indonesia.

Tingginya jumlah perokok di Indonesia turut membebani keuangan negara. Sekretaris Jendral Kementerian Kesehatan dr Untung Sutarjo menyebut biaya untuk mengobati perokok mencapai sepertiga dari dana JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai salah satu program unggulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) penerapannya semakin meluas. Kali ini Presiden Jokowi menyerahkan kartu tersebut kepada masyarakat Provinsi Maluku Utara.

Satu tahun implementasi program jaminan kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan, Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradireja Suhartono telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) dan BPJS Kesehatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2014.

Satu tahun implementasi program jaminan kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan, Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradireja Suhartono telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Presiden Joko Widodo melepas Tim Nusantara Sehat angkatan pertama ke daerah-daerah tertinggal. Presiden Jokowi bangga pada tim tersebut yang dinilai memiliki tekad kuat untuk ditempatkan di daerah-daerah tertinggal.

Presiden Republik Indonesia – Joko Widodo berkunjung ke perkebunan karet di Sei Karang, kabupaten Deli Serdang, provinsi Sumatera Utara pada Sabtu (18/4) lalu.

Presiden Republik Indonesia – Joko Widodo berkunjung ke perkebunan karet di Sei Karang, kabupaten Deli Serdang, provinsi Sumatera Utara pada Sabtu (18/4) lalu.

Pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat ini masih sangat kurang. Akibatnya, pelayanan yang didapatkan oleh penerima manfaat dirasa masih kurang maksimal. Untuk itu diusulkan penambahan pendanaan dari pendapatan cukai rokok.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjelaskan mengapa iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) harus dinaikkan. Menurut BPJS, terjadi ketidakseimbangan atau mismatch antara iuran yang dibayar peserta dengan dana yang dikeluarkan untuk pemanfaatan.