Disahkannya undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) tentang mekanisme pemilihan pimpinan DPR membuat PDIP galau. Tak ayal, PDIP mengajukan gugatan untuk judicial review terhadap pasal tersebut ke MK. Apakah masih cukup waktu?

Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) akan menjalani sidang uji materi di MK. Menurut peneliti LIPI, Siti Zuchro, kecil kemungkinan MK akan mengabulkan uji materi terkait mekanisme pemilihan pimpinan DPR tersebut. Kenapa?

Kursi ketua DPR tengah menjadi incaran banyak pihak pasca pengesahan UU MD3. PDIP sebagai pemenang pemilu dan Golkar dikabarkan sedang bertarung memperebutkan kursi tersebut.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut kalau pihaknya juga tertarik jatah kursi pimpinan DPR. Namun, hal ini tergantung dari perkembangan judicial review UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie belum memutuskan siapa calon ketua DPR dari partainya. Ical mengatakan, untuk memutuskan itu ada mekanisme dasarnya.

Kalangan akademisi mendesak DPR agar menunda pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mencurigai ada "sesuatu" dalam revisi tersebut. 

Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso menyebut jika diberikan kesempatan, maka partainya bakal mempersiapkan sejumlah nama potensial untuk maju sebagai calon Ketua DPR. Menurutnya, sejumlah nama ini nanti akan digodok lebih jauh.

Nusron Wahid, kader Golkar yang dipecat Aburizal Bakrie (Ical), akan melakukan Judicial Review (JR) terhadap Undang-undang Pemilu dan MD3 tentang hak recall bagi anggota DPR.

Wakil Sekjen Partai Golkar Tantowi Yahya menyebut sedikitnya ada lima kader partai pohon beringin yang berpeluang maju sebagai calon Ketua DPR.

UU MD3 yang baru telah mengatur mekanisme pemilihan pimpinan DPR dengan sistem paket. PDIP yang tak setuju dengan cara penentuan Pimpinan DPR semacam itu berharap MK mengabulkan gugatan terhadap pasal tersebut.