Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta.‎ PGRI menyampaikan dua persoalan, yakni persoalan guru dan pendidikan.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla. Salah satu pembahasan serius dalam pertemuan itu tentang minimnya jumlah pengajar khususnya untuk Sekolah Dasar.

44 Siswa terjatuh ke sungai saat peristiwa jembatan gantung di desa Pejagan, Lebak Banten roboh. PGRI menilai hal ini seharusnya bisa dihindari kalau saja pemerintah membangun sekolah di setiap kampung pedalaman.

Kendati usianya sudah tak muda lagi, Dr Hasan Djafar (75) menjelaskan tentang Prasasti Sangguran dengan semangat menggebu namun sabar. Bak 'Indiana Jones', film Hollywood tentang arkeolog petualang itu, Hasan juga berkelana menggali artefak-artefak kuno di penjuru Nusantara.

Prasasti Sangguran yang dibuat 2 Agustus tahun 928 Masehi dan kini telantar di perbatasan Skotlandia-Inggris dinilai sejarawan sangat penting. Hal ini karena prasasti itu menunjukkan jejak terakhir raja Mataram kuno di Jawa Tengah, dan suksesinya masih menjadi misteri.

Prasasti Sangguran yang dibuat pada tahun 928 Masehi adalah surat keputusan Raja Dyah Wawa yang memberikan status otonomi khusus pada Desa Sangguran. Namun mengapa harus ada kalimat kutukan dalam prasasti yang kini telantar di pekarangan rumah bangsawan Inggris, Lord Minto?

Prasasti itu memberikan otonomi khusus pada Desa Sangguran yang dibebaskan membayar pajak kerajaan untuk membiayai segala kegiatan di bangunan suci desa sebelahnya, Desa Mananjung

Misteri Prasasti Sangguran yang dibuat tahun 928 Masehi dan masih telantar di Inggris perlahan terkuak. Fungsi prasasti itu pada zamannya adalah surat keputusan (SK) Raja Dyah Wawa yang memberikan status otonomi khusus pada Desa Sangguran.

JMN menggelar diskusi untuk meningkatkan minat baca siswa siswi di DKI Jakarta. Hadir perwakilan dari PGRI DKI Jakarta, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Bidang Pembinaan Badan Perpustakaan Arsip Daerah, dan pengamat pendidikan.

Mendikbud Anies Baswedan menghentikan penerapan Kurikulum 2013. Kebijakan ini menuai kritik dari DPR. Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya menyebut kebijakan penghentian itu terlalu terburu-buru.