Presiden minggu sore kemarin mengungkap kenaikan harga Elpiji 12 Kg didorong oleh hasil audit BPK. Berdasarkan audit tersebut BPK menemukan kerugian sebesar Rp. 7,7 triliun di Pertamina dalam bisnis elpiji 12 Kg.

Pemerintah menegaskan tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi langkah Pertamina menaikkan harga elpiji 12 Kg.

Pemerintah pusat tidak pernah serius untuk menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ini terlihat dari minimnya anggaran kesehatan yang dialokasikan. Di sisi lain, dana yang sudah sedikit itu justru diboroskan oleh Kementerian Kesehatan.

BPK RI Perwakilan Jabar tengah memeriksa 12 kabupaten dan kota di Jabar untuk mengevaluasi penggunaan dana hibah dan bansos. Dari 12 daerah, lima di antaranya merupakan daerah yang baru saja menyelesaikan pilkada.

Gubernur BI, Agus Martowardoyo, mengaku menemukan kejanggalan dari permohanan anggaran multi years yang diajukan Kemenpora untuk proyek Hambalang. Temuan itu merupakan hasil audit Itjen Kemenkeu.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI juga melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan di Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS). Hasilnya, selama 2012 BPK menemukan kerugian Rp 320 juta.

Sebanyak 81 kasus di Jawa Timur yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 41,6 miliar. Meski demikian, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2012, tidak ada yang Adversed dan Disclaimer.

"Temuan kita ada 13.969 kasus dengan nilai Rp 56,98 triliun. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif dan/atau tindakan korektif lainnya," ujar Ketua BPK Hadi Purnomo.

BKP DKI Jakarta menemukan dugaan penyimpangan dana di PD Dharma Jaya pada tahun buku 2010 dan 2011 sekitar Rp 11 miliar.

PPATK menemukan sejumlah modus dalam penyelewangan dana bantuan sosial dan hibah di beberapa daerah. Para pejabat diminta jangan main-main, sebab ancaman hukumannya bisa saja berlapis!