detikNews

Kenapa Parpol Ngotot Dukung Eks Napi Korupsi?

Apakah sesulit itu mencari calon kepala daerah yang kompeten dan bersih dari korupsi?

Rabu, 29 Jul 2015 13:47 WIB

detikNews

KPU: Belum Ada Calon yang Mendaftar di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Jumlah calon terbanyak di kota Pematangsiantar. Ada 10 pasangan calon

Rabu, 29 Jul 2015 01:12 WIB

detikNews

Tiga Partai Besar Usung Mustofa di Pilihan Bupati Mojokerto

Pencalonan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) pada Pilkada tahun ini mendapat dukungan dari 3 parpol. Hari ini PDIP resmi mengeluarkan tiket untuknya.

Minggu, 26 Jul 2015 15:56 WIB

detikNews

Publik Minta Porsi Menteri dari Kalangan Profesional Ditambah

Masyarakat ternyata menginginkan kaum professional dan akademisi lebih banyak mengisi kursi menteri Kabinet Kerja.

Minggu, 28 Jun 2015 14:18 WIB

detikNews

Kinerja Menteri Kurang Greget, Jokowi Dinilai Kecolongan di Legislatif

Presiden Joko Widodo pun dinilai lagi-lagi kecolongan akibat kurang baiknya kerja para menteri, terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan legislatif.

Sabtu, 27 Jun 2015 16:50 WIB

detikNews

Ini Kementerian yang Dinilai Riskan Jika Diisi Oleh Politisi

Sejumlah kementerian dinilai riskan jika diisi oleh politisi.

Sabtu, 27 Jun 2015 10:44 WIB

detikNews

Ahok Disarankan Tetap Gandeng Parpol untuk Maju di Pilgub 2017

Tanpa parpol, Ahok dikhawatirkan akan kesulitan mengendalikan Jakarta karena rongrongan politik di dewan.

Jumat, 26 Jun 2015 21:53 WIB

detikNews

Risma dan Ridwan Kamil Jadi Pesaing Terberat Ahok di Pilgub 2017

Tri Rismaharini dan Ridwan Kamil menjadi tokoh potensial untuk memimpin DKI. Hasil survei PDB, keduanya punya tingkat elektabilitas tinggi.

Jumat, 26 Jun 2015 20:30 WIB

detikNews

Jokowi Diminta Abaikan Permintaan Nyeleneh PDIP Minta Tambah 5 Menteri

PDIP meminta tambahan jatah 5 menteri, permintaan ini dianggap nyeleneh dan tak perlu ditanggapi Presiden Jokowi.

Kamis, 25 Jun 2015 10:34 WIB

detikNews

Sekjen PSI Kultwit #TolakDanaAspirasi: Kepemimpinan Jokowi Kembali Diuji

Salah satu tokoh publik yang ikut menyuarakan penolakan terhadap dana aspirasi adalah Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni.

Rabu, 24 Jun 2015 15:03 WIB