Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) akhirnya memenangkan atas gugatan terhadap KPU. Dalam putusannya, PKPI diputuskan berhak menjadi peserta Pemilu 2014.

Pengadilan membacakan putusan nasib PKPI sebagai peserta Pemilu 2014. Namun, sidang tertunda karena ada 5 halaman naskah putusan yang belum terprint.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dijadwalkan akan membacakan putusan soal gugatan PKPI atas KPU terkait verifikasi partai politik. Di sinilah akan diputuskan, apakah PKPI bisa bernasib baik seperti PBB atau tidak.

"Kami menghormati langkah Bawaslu, dan selanjutnya kami menanti respon DKPP," kata ketua KPU Husni Kamil Manik kepada detikcom, Rabu (20/3/2013).

Rekomendasi Bawaslu agar KPU meloloskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ke Pemilu 2014 tak digubris. Bawaslu pun melaporkan 7 komisioner KPU ke pengadilan etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Bawan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengapresiasi langkah KPU meloloskan Partai Bulan Bintang (PBB) ke Pemilu 2014. Namun Bawaslu juga meminta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) diperlakukan sama oleh KPU.

Ucapan selamat terus berdatangan kepada Partai Bulan Bintang (PBB) yang baru saja ditetapkan sebagai parpol peserta pemilu 2014. Hadirnya PBB, di Pemilu 2014 diharapkan dapat memberi pilihan bagi masyarakat dalam memilih.

KPU meloloskan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai peserta Pemilu 2014. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang saat ini masih berproses di PT TUN berharap bernasib sama dengan PBB.

"Mudah-mudahan besok atau lusa akan ada kesimpulan."

LSM Constitutional & Electoral Reform Centre (CORRECT) mengapresiasi keputusan KPU meloloskan PBB sebagai parpol peserta Pemilu 2014. Namun CORRECT meminta KPU meloloskan PKPI yang dikomandani Sutiyoso.