BUMD distributor daging sapi Pemprov DKI, PD Dharma Jaya, mendapat suntikan modal. Suntikan ini untuk menyehatkan manajemen perusahaan tersebut.

DPRD DKI dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hari ini menggelar rapar Paripurna di gedung DPRD DKI. Rapat tersebut mengesahkan tiga rancangan peraturan daerah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyerahkan pengerjaan ERP ke BUMN dan BUMD. Niai proyeknya diperkirakan Rp 2 triliun.

Selama ada kepentingan politik proses tarik ulur antara pemerintah provinsi dengan DPRD Jakarta diyakini bakal terjadi. Jika tak dicegah tentu hal ini akan menyebabkan pengerjaan proyek MRT molor. 

“Coba bayangkan. Di depan rumah dipatok pagar ada pembangunan tapi kita dikasih tahu arahnya bagaimana nanti. Lha, ini gak ada sosialisasi terbuka. Kami tanya, mereka bingung jawabnya.”

Minuman keras (miras) tidak akan dijual sembarangan di minimarket. Pemprov DKI akan mengawasi dengan ketat penjualan miras di minimarket.

Pemprov DKI Jakarta menjalin kerjasama dengan BPK untuk mengawasi manajemen dan transaksi yang dilakukan bersama dengan rekanan termasuk BUMD. Kerjasama ini untuk mengantisipasi terjadi tindak pidana korupsi baik di Pemprov maupun BUMD.

Semua pihak harus sadar bahwa tanggung jawab pengelolaan air bersih tidak saja berada di pundak operator tetapi juga ada di Pemerintah Pusat, Pemprov DKI Jakarta, dan warga DKI Jakarta.

Kontrak kerja sama swasta pengelola THR Lokasari ternyata sudah diperpanjang 20 tahun sejak tahun 2007. Namun Pemprov DKI Jakarta mengungkapkan pihak swasta sudah melakukan wanprestasi selama 22 tahun hingga hari ini. Pemprov akan bernegosiasi ulang mengenai kontrak kerja sama ini.

Pemprov DKI berencana akan membangun rusun di atas lahan 1,5 Ha di daerah THR Lokasari. Rencana ini akan digarap Dinas Perumahan DKI.