Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut kalau pihaknya juga tertarik jatah kursi pimpinan DPR. Namun, hal ini tergantung dari perkembangan judicial review UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie belum memutuskan siapa calon ketua DPR dari partainya. Ical mengatakan, untuk memutuskan itu ada mekanisme dasarnya.

Kalangan akademisi mendesak DPR agar menunda pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mencurigai ada "sesuatu" dalam revisi tersebut. 

Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso menyebut jika diberikan kesempatan, maka partainya bakal mempersiapkan sejumlah nama potensial untuk maju sebagai calon Ketua DPR. Menurutnya, sejumlah nama ini nanti akan digodok lebih jauh.

Nusron Wahid, kader Golkar yang dipecat Aburizal Bakrie (Ical), akan melakukan Judicial Review (JR) terhadap Undang-undang Pemilu dan MD3 tentang hak recall bagi anggota DPR.

Wakil Sekjen Partai Golkar Tantowi Yahya menyebut sedikitnya ada lima kader partai pohon beringin yang berpeluang maju sebagai calon Ketua DPR.

UU MD3 yang baru telah mengatur mekanisme pemilihan pimpinan DPR dengan sistem paket. PDIP yang tak setuju dengan cara penentuan Pimpinan DPR semacam itu berharap MK mengabulkan gugatan terhadap pasal tersebut.

Partai runner up Pemilu 2014, Golkar, telah menyiapkan kader untuk menjadi ketua DPR. Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani mengingatkan bahwa kursi Ketua DPR sejatinya adalah hak parpol pemenang Pemilu.

Koalisi untuk Perjuangan Kepemimpinan Perempuan mendaftarkan permohonan uji materi terhadap UU MD3. Koalisi perempuan memohon MK melakukan pengujian terkait hilangnya ketentuan menyangkut keterwakilan perempuan.

Golkar bergerak cepat menyambut periode DPR 2014-2019 dengan menyiapkan calon ketua DPR. PDIP, partai pemenang pemilu, tak mau kalah dan menyiapkan sejumlah nama, salah satunya Puan Maharani.