DPR akhirnya menyetujui perubahan Undang-undang No 22 Tahun 2007 Tentang Pemilu menjadi Rancangan Undang-undang (RUU) untuk kemudian dibahas. Perubahan tersebut merupakan usul inisiatif Komisi II DPR RI.

Usulan hak angket perpajakan ditunda oleh pimpinan DPR. Usul hak angket ditunda karena tidak memenuhi syarat minimal pengusul 25 orang.

Sidang paripurna pengambilan keputusan hak angket mafia pajak digelar di DPR. Sedikitnya 393 dari 560 anggota Dewan hadir dalam sidang itu.

Praktik jual beli suara masih ditemukan dalam pemilu kepala daerah (pemilu kada). Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang kurang menyadari betapa mahalnya suara mereka, sehingga tidak bisa dibeli oleh para calon.

Pemilihan umum di tingkat nasional ataupun daerah membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Demi efisiensi anggaran, Kemendagri tengah menjajaki kemungkinan pemilu nasional dan pilkada yang digelar serentak.

Partai Golkar berubah pandangan terhadap wacana konfederasi parpol sebagai peserta Pemilu 2011. Setelah menolaknya saat membahas RUU Parpol, kini mereka mendorong agar masuk UU Pemilu dan Pilpres.

Presiden minta KPU menyiapkan aturan untuk mencegah politik uang. Padahal undang-undang tidak serius mengatur soal ini. Partai-partai bersekongkol menikmati dana gelap, sedang pemerintah tidak punya inisiatif memperbaiki aturan di undang-undang partai politik.

Ketua DPR Marzuki Alie mendesak anggota DPR menuntaskan pembahasan revisi UU Pemilu. Terus molornya pembahasan UU Pemilu dikhawatirkan menghambat jadwal pelaksanaan tahapan pemilu 2014.

Peningkatan Parliamentary Threshold (PT)  yang tinggi dinilai sebagai upaya partai besar untuk menyingkirkan pesaingnya. Partai besar enggan tergerus eksistensinya oleh partai kecil yang selalu bermunculan mendekati Pemilu 2014.

Partai Golkar ingin menyederhanakan pemilu 2014 dengan mengurangi jumlah dapil di pemilu legislatif 2014. Usulan itu akan disampaikan dalam revisi UU Pemilu yang akan segera digarap badan legislasi DPR.