Jokowi mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk politik, terkait rencananya menerbitkan Perppu KPK. ICW meminta Jokowi tak terlalu mengakomodasi aspek politik.
Desakan agar Presiden Jokowi mengeluarkan perppu untuk menganulir UU KPK yang baru terus berdatangan. PKS meminta Jokowi segera menerbitkan Perppu KPK.
Undangan pertemuan dari Jokowi ditolak mentah-mentah oleh Aliansi BEM Seluruh Indonesia. BEM Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menyesalkan sikap BEM SI.
Usman Hamid berkeyakinan gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa di berbagai daerah akan mereda dengan sendirinya bila Jokowi membatalkan UU KPK hasil revisi.
Setelah sempat tak tertarik menerbitkan Perppu UU KPK, Jokowi berubah. Dia akhirnya mempertimbangkan untuk menerbitkan perppu. Ada pertemuan yang meluluhkannya.
"Oh ini sebentar lagi akan diteken, UU-nya sudah sampai setelah diteken, baru perppu keluar. Begitu mungkin ya, apakah perppu apakah legislatif," kata Dedy.
"Nah kalau opsinya itu adalah penerbitan perppu itu kan tidak harus membatalkan semua undang-undang hasil revisi. Bisa saja hanya memperbaiki," kata Arsul.