Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) melakukan blokir terhadap 22 situs yang dianggap bermuatan ajaran radikal. Langkah tersebut seharusnya dilakukan dengan cermat dan hati-hati.

Komisi I DPR menilai pemblokiran 22 situs yang diduga terkait paham radikal atas usul BNPT sebagai suatu hal yang gegabah. Komisi I DPR pun berencana memanggil Menkominfo Rudiantara untuk menjelaskan. 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) menggelar rakornas hari ini. Dalam sambutannya Menteri Marwan Jafar meluncurkan 16 ribu pendamping untuk membangun desa.

Kemenkominfo memblokir 22 situs yang dianggap radikal atas permintaan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Apa kata BNPT terkait permintaan ini?

Dalam siaran pers APJII kepada detikcom, Rabu (31/3/2015), Sebagian anggota APJII sudah menerima surat tersebut, namun sebagian lainnya belum mendapatkan email dari Kominfo dari Trust Positif tersebut.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Ismail Cawidu menyatakan, Kemkominfo telah memblokir 22 situs/website yang bernuansa radikal.

19 Website tak bisa diakses. Situs itu berdasarkan daftar yang beredar, diblokir atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait penyebaran paham radikal. Namun pemblokiran website itu diprotes. 

Kementerian Komunikasi dan Informasi memblokir sejumlah situs yang diduga menyebarkan paham radikalisme. Situs tersebut diblokir atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Ada gerakan situs pro ISIS yang bergerilya di dunia maya. Mereka pun terus mencari massa pendukung. Bila Kemenkominfo menutup satu situs, yang lainnya akan muncul. Dan hingga kini masih ada belasan situs eksis.

Meski pengguna smartphone semakin meningkat, namun jumlah pemakai feature phone di Indonesia masih tergolong tinggi. Kondisi tersebut rupanya dilirik sebagai peluang bagi Twitter.