Agar ilmunya tidak usang, para dokter wajib mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang tentu butuh banyak biaya. Di sisi lain, ada potensi konflik kepentingan ketika industri farmasi mensponsorinya.

Agar ilmunya tidak usang, para dokter wajib mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang tentu butuh banyak biaya. Di sisi lain, ada potensi konflik kepentingan ketika industri farmasi mensponsorinya.

"Kesimpulan kemarin itu masih bisa dirubah. Nah kalau dirubah dalam arti penolakan dicabut, RDP tetap bisa berlanjutkan," ujar Ketua Komisi III DPR, Benny Kabul Harman.

Anda belum bisa memahami dalil sebagian anggota Komisi III DPR menolak Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah menghadiri rapat bersama Pimpinan KPK? Tak perlu minder.

Keputusan Pimpinan KPK tidak memenuhi undangan rapat dari Komisi III DPR didukung 'senior'-nya, Erry Riyana Harjapamengkas. Erry menilai keputusan itu sebagai keteguhan mematuhi hukum dan menjaga independensi KPK.

KPK tidak hadir dalam rapat dengan Komisi III DPR dengan alasan ada pertemuan dengan Kapolri dan Jaksa Agung. Komisi III kemudian menggelar rapat internal untuk menyikapi ketidakhadiran KPK.

Keputusan rapat Komisi III DPR untuk menolak kehadiran Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, membuka babak gelap baru bagi KPK. Yaitu resminya dimulainya upaya Kriminalisasi KPK babak II.

Keputusan Komisi III DPR menolak kehadiran Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dalam rapat, bisa dinilai telah melanggar tata tertib DPR. Masyarakat dapat mengadukan mereka kepada BK DPR agar diproses sebagai kasus pelanggaran kode etik.

FPAN bersama FPD dan FPKB menerima kehadiran Bibit Chandra dan Bibit S Riyanto dalam Raker dengan Komisi III DPR. FPAN tidak menemukan alasan untuk menolak Bibit-Chandra, karena keduanya saat ini masih sah sebagai pimpinan KPK.

Satu persatu anggota koalisi menarik dukungannya terhadap penggalangan angket mafia pajak. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memilih membuntuti PD menarik dukungan terhadap hak angket yang berujung pada Pansus angket mafia pajak ini.