MK seakan mempreteli kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Jika sebelumnya keputusan DKPP bersifat final dan mengikat, kini keputusan DKPP bisa digugat ke PTUN.

Pelaksanaan pemilu legislatif tinggal menghitung hari lagi. Berbagai pihak berharap pemilu bisa berjalan dengan demokratis tanpa adanya kecurangan yang mampu merusak demokrasi dan stabilitas di Indonesia.

Mahkamah Agung (MA) turut serta menyiapkan diri menghadapi pemilu 2014. Persiapan dilakukan dengan memberikan pengarahan soal pelanggaran pemilu. MA juga menyatakan keinginannya agar pemilu berjalan baik.

kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah melaksanakan Deklarasi Kampanye Berintegritas dengan tema Suara untuk Indonesia di Lapangan Monas, Sabtu (15/3).

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melantik 66 tim pemeriksa dari 33 provinsi. Hal itu dilakukan untuk menghadapi kemungkinan banyaknya gugatan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu ke DKPP.

Belum juga dimulai pemilu, KPU mulai dikritik kinerja. Jadwal kampanye nasional yang dirilis KPU pusat ternyata berbeda jauh dengan yang dilaksanakan oleh KPU di daerah.

Q: Bagaimana persiapan Deklarasi Damai peserta pemilu tanggal 15 Maret nanti?A: Partai politik kami minta menyelenggarakan kampanye damai sebagai awal pembukaan sebelum memasuki masa kampanye rapat umum (16 Maret-5 April). Di Jakarta sendiri kami berkoordinasi dengan parpol yang intinya dua hal satu deklarasi pemilu berintegritas yang akan ditandatangani oleh KPU, Bawaslu, DKPP dan pimpinan parpol.

Jelang Pemilu Legislatif 9 April, jalanan di seluruh kota dikotori oleh atribut-atribut kampanye milik parpol dan caleg. Bawaslu bersama Satpol PP sudah berupaya menertibkan atribut tersebut, tapi tetap saja muncul lagi dan sulit ditindalkanjuti.

Jumlah surat suara yang dicetak oleh KPU untuk Pemilu Legislatif 9 April 2014, mengalami kelebihan karena angka daftar pemilih tetap (DPT) berkurang. Terhadap kelebihan ini, Bawaslu menilai tak bisa serta merta dimusnahkan.

DKPP memberhentikan ketua dan seorang anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut). Pemberhentian dilakukan terkait kisruh Pilkada di Deli Serdang.